Haidar Alwi Galang Kebersamaan Rakyat Doakan RUU Polri Menjadi Fondasi Kepastian Hukum dan Tegaknya Keamanan Nasional
JAKARTA, FAKTANASONAL.NET - Pembahasan RUU Polri harus dipandang sebagai bagian dari ikhtiar besar bangsa untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang demokratis, profesional, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh…
Dengarkan Ringkasan
JAKARTA, FAKTANASONAL.NET - Pembahasan RUU Polri harus dipandang sebagai bagian dari ikhtiar besar bangsa untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang demokratis, profesional, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Cendekiawan Bangsa dan Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB, Ir. R Haidar Alwi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan agar RUU Polri menjadi fondasi bagi kepastian hukum serta masa depan keamanan Indonesia.
Proses pembahasa RUU Polri di DPR RI telah memasuki salah satu tahapan penting. Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), agenda dilanjutkan dengan rapat kerja Komisi III DPR RI, penyampaian pendapat akhir mini fraksi, pengambilan keputusan tingkat I, hingga pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna.
"Jika seluruh tahapan berjalan lancar dan memperoleh persetujuan, revisi Undang-Undang Polri akan resmi menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia," kata Haidar Alwi, Selasa (9/6/2026).
Haidar menyebut momentum tersebut bukan sekadar proses legislasi biasa. Di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber, perdagangan manusia, narkotika lintas negara, terorisme, serta berbagai tantangan keamanan baru di era digital, Indonesia membutuhkan institusi kepolisian yang memiliki landasan hukum kuat, modern, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Dalam konteks inilah, Haidar Alwi, MT yang juga Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa pembahasan RUU Polri harus dipandang sebagai bagian dari ikhtiar besar bangsa untuk memperkuat sistem keamanan nasional yang demokratis, profesional, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Haidar Alwi menjelaskan bahwa keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan. Tidak ada investasi yang tumbuh tanpa stabilitas. Tidak ada pendidikan yang berkembang tanpa rasa aman. Tidak ada kesejahteraan yang bertahan lama tanpa kepastian hukum. Karena itu, penyempurnaan regulasi terhadap institusi kepolisian merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
"Keamanan bukan hanya urusan polisi, melainkan kebutuhan setiap ibu yang ingin anaknya pulang dengan selamat, setiap pedagang yang ingin usahanya berjalan tenang, dan setiap rakyat yang ingin hidup dalam kepastian hukum," tandas Haidar.
Karena itu , Haidar mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan agar seluruh proses pembahasan hingga pengesahan RUU Polri berjalan lancar dan menghasilkan regulasi terbaik bagi bangsa.
"Inilah Security Governance Continuity, yaitu keberlanjutan tata kelola keamanan negara agar mampu melindungi rakyat hari ini sekaligus menjawab tantangan masa depan," tegas Haidar Alwi.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Polri sesungguhnya merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi keamanan nasional yang akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
RUU Polri dan Kebutuhan Adaptasi Keamanan di Era Modern.
RUU Polri yang saat ini dibahas mencakup sejumlah penyesuaian penting, mulai dari penguatan sistem pengawasan, penataan usia pensiun, penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, penguatan peran Kompolnas, hingga sinkronisasi dengan perkembangan KUHP dan KUHAP yang baru. Seluruh langkah tersebut pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
Dalam perspektif ilmu tata kelola negara, institusi yang tidak beradaptasi akan tertinggal oleh perubahan lingkungan strategis. Ancaman keamanan saat ini tidak lagi terbatas pada kejahatan konvensional. Kejahatan digital, penipuan berbasis teknologi, serangan siber, hingga jaringan kriminal lintas negara membutuhkan kesiapan organisasi dan perangkat hukum yang terus diperbarui.
Karena itu, menurut Haidar Alwi, pembahasan RUU Polri harus dipahami sebagai proses penyempurnaan kelembagaan agar Polri mampu menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum secara lebih efektif dan akuntabel.
"Undang-undang yang baik tidak lahir untuk melindungi institusi dari rakyat, melainkan untuk memastikan institusi mampu melayani rakyat secara lebih profesional, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab. Ketika keamanan bertemu dengan akuntabilitas, di situlah negara memperoleh legitimasi moralnya," ujar Haidar Alwi.
Pemahaman tersebut membawa kita pada fakta bahwa penyempurnaan regulasi akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar apabila didukung oleh institusi yang terus melakukan reformasi secara konsisten.
PRESISI dan Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam pandangan Haidar Alwi, pembahasan RUU Polri hadir pada momentum yang tepat. Sebab revisi ini dilakukan ketika Polri sedang menjalankan salah satu fase transformasi terbesar dalam sejarah reformasi kepolisian Indonesia melalui program PRESISI yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Berbagai pembaruan di bidang pelayanan publik, digitalisasi sistem kepolisian, transparansi pelayanan, penguatan pengawasan internal, penanganan kejahatan siber, hingga peningkatan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat menunjukkan bahwa reformasi Polri tidak berhenti sebagai slogan. Reformasi tersebut telah menjadi budaya kerja yang terus berkembang di berbagai lini organisasi.
Haidar Alwi menilai kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Polri mampu menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Hal itu tercermin dalam Survei Haidar Alwi Institute beberapa bulan lalu yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 83,6 persen.
Bagi Haidar Alwi, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan pengalaman nyata masyarakat yang semakin merasakan manfaat pelayanan kepolisian.
"Saya melihat Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil membangun fondasi reformasi yang nyata melalui PRESISI. Reformasi yang baik bukan reformasi yang banyak berbicara tentang perubahan, tetapi reformasi yang membuat masyarakat benar-benar merasakan perubahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat," jelas Haidar Alwi.
Menurut Haidar Alwi, kepercayaan publik tidak mungkin dibangun hanya melalui komunikasi atau pencitraan. Kepercayaan lahir dari kerja nyata, konsistensi pengabdian, serta keberanian melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Mari Berdoa Bersama untuk Polri dan Indonesia.
Di atas segala dinamika yang menyertai proses legislasi, terdapat satu tujuan yang seharusnya menyatukan seluruh anak bangsa, yaitu menghadirkan sistem keamanan yang semakin kuat, profesional, dan mampu melindungi rakyat Indonesia. DPR sedang menjalankan tugas konstitusionalnya, pemerintah sedang menjalankan tanggung jawab kenegaraannya, dan Polri terus menjalankan pengabdiannya kepada masyarakat.
Karena itu, Haidar Alwi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memanjatkan doa terbaik agar seluruh tahapan pembahasan RUU Polri, mulai dari Panja, Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, pengambilan keputusan tingkat I, hingga Rapat Paripurna dan pengesahan menjadi Undang-Undang, dapat berlangsung lancar, bijaksana, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi bangsa.
Haidar Alwi juga mengajak masyarakat untuk mendoakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri yang setiap hari mengemban amanah menjaga keamanan bangsa. Di balik setiap seragam yang dikenakan, terdapat pengabdian panjang, tanggung jawab besar, dan harapan jutaan rakyat yang ingin hidup aman dan tenteram.
"Mari kita kesampingkan prasangka dan memperbanyak doa. Sebab keamanan yang kuat bukan hanya lahir dari undang-undang yang baik, tetapi juga dari kepercayaan rakyat yang terus dijaga," ungkapnya.
"Kita doakan agar seluruh tahapan pembahasan hingga pengesahan RUU Polri berjalan sukses, serta kita doakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh anggota Polri senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugasnya."
"Ketika Polri kuat, profesional, dan dipercaya rakyat, maka Indonesia akan memiliki fondasi yang kokoh untuk melangkah menuju masa depan yang lebih aman, lebih maju, dan lebih sejahtera," pungkas Haidar Alwi.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.