Haidar Alwi Ungkap Solusi Sistemik Persoalan Energi, Anggaran, dan Infrastruktur Natuna

FAKTANASIONAL.NET | Natuna memperlihatkan paradoks pembangunan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghitung besarnya kekayaan alam.

Daerah kepulauan yang berada di kawasan strategis perbatasan Indonesia ini menghadapi persoalan ketersediaan energi rumah tangga, biaya distribusi antarpulau, keterbatasan infrastruktur, serta ketidakpastian penerimaan fiskal.

Persoalannya bukan semata-mata apakah sumber daya tersedia, melainkan bagaimana sumber daya, kewenangan, anggaran, dan pelayanan publik dihubungkan menjadi manfaat nyata bagi penduduk.

Dalam kunjungan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke Natuna pada 30 September 2026, persoalan LPG, dana bagi hasil, konektivitas, logistik pangan, layanan kesehatan, air bersih, dan infrastruktur pulau terluar kembali mengemuka.

Bagi Ir. R. Haidar Alwi, MT, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, rangkaian persoalan tersebut perlu dibaca sebagai satu sistem yang saling memengaruhi. Keterlambatan energi menaikkan ongkos usaha; konektivitas yang lemah mempermahal distribusi; belanja infrastruktur yang tidak tepat sasaran memperlambat ekonomi; sementara penerimaan daerah yang tidak pasti mengurangi ruang fiskal untuk memperbaiki layanan dasar.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan Natuna tidak cukup berupa nilai investasi, besarnya cadangan migas, panjang jalan yang dibangun, atau jumlah anggaran yang dicairkan.

Ukuran yang lebih substantif ialah penurunan biaya hidup, kepastian pasokan energi, waktu tempuh antarpulau, peningkatan mutu layanan publik, dan bertambahnya nilai ekonomi yang tinggal di daerah.

Pemerintah perlu menggeser pendekatan dari sekadar menjalankan program menuju pengendalian hasil yang dapat dihitung, diaudit, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Natuna tidak boleh terus diperlakukan hanya sebagai wilayah penghasil sumber daya dan penjaga perbatasan, sementara persoalan energi, distribusi, dan pelayanan dasarnya berjalan sendiri-sendiri. Setiap kebijakan perlu memiliki sasaran terukur, penanggung jawab yang jelas, batas waktu pelaksanaan, serta mekanisme koreksi ketika hasilnya meleset."

"Kekayaan alam baru bermakna bagi rakyat ketika manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, bukan sekadar tercatat dalam laporan produksi dan penerimaan negara,” tegas Haidar Alwi.

Persoalan tersebut menuntut pembenahan pada tiga simpul yang menentukan hasil pembangunan Natuna: keandalan energi, kepastian fiskal, serta infrastruktur yang benar-benar menurunkan biaya dan memperluas akses pelayanan. Ketiganya perlu diikat melalui target bersama, data yang dapat diperiksa, dan keputusan yang tidak berhenti pada rapat koordinasi.

Energi Natuna Perlu Diukur Dari Kepastian Pasokan Dan Manfaat Bagi Rumah Tangga.

Kebutuhan energi Natuna memperlihatkan kesenjangan antara ketersediaan sumber daya di kawasan sekitar dan akses energi yang dinikmati penduduk. Pemerintah Kabupaten Natuna menyampaikan bahwa LPG bersubsidi belum tersedia bagi masyarakat setempat sehingga minyak tanah masih digunakan.

Data yang diberitakan ANTARA mencatat kuota minyak tanah naik dari 3.246 kiloliter pada 2025 menjadi 3.300 kiloliter pada 2026, atau bertambah 54 kiloliter. Sebaliknya, kuota biosolar turun dari 8.672 menjadi 8.317 kiloliter. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan energi tidak dapat disederhanakan menjadi klaim bahwa daerah penghasil migas otomatis memperoleh pasokan yang mencukupi.

Penyelesaian perlu dimulai dengan audit kebutuhan energi per kecamatan dan pulau. Data rumah tangga, usaha mikro, nelayan, fasilitas kesehatan, sekolah, serta waktu pengiriman perlu dipadukan dengan catatan penyaluran dan stok aktual.

Untuk setiap wilayah, pemerintah dapat menetapkan stok penyangga berdasarkan rata-rata konsumsi harian dikalikan waktu tunggu pengiriman, kemudian menambahkan cadangan risiko sesuai cuaca dan gangguan transportasi. Model ini membuat kebutuhan tidak lagi ditentukan hanya berdasarkan usulan tahunan, tetapi juga mempertimbangkan pola konsumsi, jarak, dan risiko keterlambatan kapal.

Pemerintah daerah bersama BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan kementerian terkait perlu menyusun dua jalur tindakan.

Jalur pertama ialah mengamankan distribusi minyak tanah dan BBM yang masih dibutuhkan masyarakat, termasuk membenahi administrasi penyalur, ketepatan data penerima, serta sarana angkut yang memenuhi persyaratan keselamatan.

Jalur kedua ialah menyelesaikan kajian kelayakan LPG bersubsidi secara terbuka, meliputi kebutuhan tabung, fasilitas penyimpanan, biaya logistik, keselamatan, skema penyaluran, dan dampak terhadap pengeluaran rumah tangga. Targetnya bukan sekadar menambah kuota, melainkan menurunkan risiko kekurangan pasokan dan biaya energi yang ditanggung warga.

“Pemerintah perlu menetapkan tenggat yang dapat diuji, bukan membiarkan persoalan energi berputar dari usulan menjadi rapat, lalu kembali menjadi usulan. Dalam 30 hari, data kebutuhan dan distribusi setiap pulau perlu direkonsiliasi; dalam 60 hari, hambatan administrasi dan logistik dituntaskan sesuai kewenangan; dan dalam 90 hari, keputusan mengenai skema LPG beserta pembiayaan, keselamatan, serta jadwal pelaksanaannya diumumkan," kata Haidar Alwi.

"Jika keputusan belum dapat diambil, alasan teknis dan fiskalnya wajib dijelaskan secara terbuka," Haidar Alwi.

Keandalan pasokan rumah tangga perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik. Pada 4 Oktober 2026, pipa bawah laut West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping berhasil menjalani tahap Gas-In Commissioning. Namun, PLN Energi Primer Indonesia masih menyelesaikan pembahasan alokasi gas dan dokumen komersial sebelum penyaluran menuju pembangkit PLN Batam.

Dengan demikian, keberhasilan teknis tersebut merupakan kemajuan penting, tetapi belum membuktikan bahwa seluruh persoalan energi Natuna telah selesai. Hubungan antara produksi, alokasi, pemanfaatan domestik, dan kebutuhan masyarakat perlu dibangun melalui keputusan yang saling terhubung.

Kepastian Dana Bagi Hasil Menentukan Kemampuan Daerah Membiayai Pelayanan.

Persoalan energi tidak terpisah dari kapasitas keuangan daerah. Dalam pembahasan anggaran 2026, estimasi penerimaan Kabupaten Natuna mencapai sekitar Rp1,048 triliun, dengan pendapatan transfer sekitar Rp912,72 miliar. Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya peran transfer dalam pembiayaan daerah.

Ketergantungan ini membuat ketepatan perhitungan, jadwal penyaluran, dan kepastian penerimaan dana bagi hasil (DBH) menjadi penting bagi kesinambungan program, terutama di wilayah kepulauan dengan biaya layanan yang relatif tinggi. Angka anggaran tersebut merupakan estimasi, bukan realisasi penerimaan yang telah diaudit.

Persoalan yang lebih mendesak ialah perbedaan angka mengenai DBH migas yang disebut belum tersalurkan. Pemberitaan pada 2026 memuat angka sekitar Rp89 miliar, sementara laporan lain menyebut Rp96,1 miliar untuk periode 2023 2024. Selisih ini tidak boleh dibiarkan menjadi angka yang dipertukarkan tanpa rekonsiliasi.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membuka rincian per tahun, jenis penerimaan, dasar penghitungan, status penetapan, jadwal penyaluran, serta nilai yang benar-benar telah diterima. Tanpa pemisahan tersebut, publik tidak dapat membedakan hak yang sudah ditetapkan, nilai yang masih diperselisihkan, dan penerimaan yang baru diperkirakan.

Langkah konkretnya ialah membentuk tim rekonsiliasi fiskal dengan tenggat 30 hari, melibatkan perangkat keuangan daerah dan instansi pusat yang berwenang. Hasilnya dituangkan dalam satu tabel bersama yang memuat saldo awal, hak menurut dasar hukum, koreksi perhitungan, penyaluran, selisih, serta tanggal penyelesaian.

Setelah itu, pemerintah daerah perlu memetakan dampak setiap skenario penerimaan terhadap belanja wajib, pelayanan dasar, dan proyek prioritas. Penganggaran tidak boleh menganggap uang yang belum pasti sebagai kas yang sudah tersedia. Pada saat yang sama, keterlambatan yang telah terverifikasi perlu ditindaklanjuti melalui jalur administrasi dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dana bagi hasil bukan hadiah dan bukan pula angka yang cukup diperdebatkan melalui pernyataan publik. Setiap rupiah perlu memiliki dasar perhitungan, status hukum, jadwal pembayaran, dan jejak penggunaannya. Saya mendorong rekonsiliasi terbuka yang menghasilkan angka tunggal yang disepakati, disertai tenggat penyelesaian dan laporan kemajuan berkala. Jika terdapat kekeliruan perhitungan, koreksi harus dilakukan; jika terdapat kewajiban yang telah sah tetapi tertunda, penyelesaiannya perlu dipastikan melalui mekanisme resmi,” jelas Haidar Alwi.

Kepastian fiskal kemudian perlu diterjemahkan menjadi belanja yang menghasilkan perubahan terukur. Dalam kerangka UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pembahasan DBH tetap perlu mengikuti dasar hukum dan mekanisme penyaluran yang berlaku. Namun, keberhasilan administrasi penerimaan saja tidak cukup.

Natuna memerlukan cara menentukan prioritas yang mempertimbangkan jumlah warga yang dilayani, kesenjangan pelayanan, biaya akses, tingkat kerawanan, serta dampak ekonomi. Dengan ukuran itu, pembiayaan tidak semata mengikuti kebiasaan pembagian anggaran, tetapi mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak dan hasil yang paling besar bagi masyarakat.

Infrastruktur Natuna Harus Memangkas Biaya Logistik Dan Memperluas Akses.

Kondisi jalan memberi gambaran mengenai pentingnya ketelitian data sebelum menetapkan prioritas pembangunan. Laporan Kinerja Kabupaten Natuna 2025 menyebut kemantapan jalan kabupaten sebesar 52,86 persen atau 265,34 kilometer dari total panjang 491 kilometer. Akan tetapi, dokumen yang sama juga memuat angka panjang jalan kabupaten sekitar 464,077 kilometer dalam bagian lain.

Perbedaan penyebut ini perlu dijelaskan melalui rekonsiliasi data ruas, status kewenangan, dan metode penghitungan. Pemerintah tidak semestinya menggunakan satu angka untuk menetapkan target tanpa menerangkan mengapa angka dasar pada dokumen berbeda.

Pembangunan jalan juga perlu dinilai berdasarkan fungsi jaringan, bukan hanya jumlah kilometer yang diperbaiki. Ruas yang menghubungkan permukiman dengan pelabuhan, pasar, sekolah, puskesmas, dan sentra produksi dapat memberikan dampak ekonomi lebih besar dibandingkan ruas yang dibangun tanpa analisis kebutuhan perjalanan.

Pemerintah daerah perlu memetakan biaya angkut sebelum dan sesudah perbaikan, waktu tempuh, frekuensi gangguan, jumlah penduduk yang memperoleh akses, serta biaya pemeliharaan sepanjang umur layanan. Pendekatan biaya siklus hidup akan membantu mencegah pembangunan yang terlihat selesai secara fisik, tetapi mahal dirawat atau tidak menjawab hambatan utama masyarakat.

Dalam 90 hari, pemerintah daerah dapat menerbitkan daftar prioritas infrastruktur lintas sektor yang menghubungkan jalan, pelabuhan, transportasi laut, air bersih, dan fasilitas layanan dasar. Setiap proyek diberi skor berdasarkan kesenjangan pelayanan, jumlah penerima manfaat, penghematan biaya logistik, kesiapan lahan, risiko lingkungan, dan biaya pemeliharaan.

Setelah itu, pembiayaan disusun menurut kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat, sehingga proyek tidak terhambat oleh saling menunggu. Dasbor publik perlu menampilkan nilai kontrak, progres fisik dan keuangan, perubahan biaya, tenggat, serta manfaat yang ditargetkan. Pemeriksaan independen diprioritaskan untuk proyek yang terlambat atau mengalami perubahan biaya signifikan.

Natuna juga memerlukan pengawasan berbasis hasil yang menghubungkan energi, fiskal, dan infrastruktur dalam satu siklus evaluasi. Setiap triwulan, pemerintah perlu membandingkan target dengan realisasi, menjelaskan penyimpangan, menetapkan pihak yang bertanggung jawab, dan mengumumkan tindakan koreksi.

Dalam 30 hari pertama, data dasar dan penanggung jawab ditetapkan; pada hari ke-90, hambatan utama beserta rencana penyelesaian diumumkan; dalam 180 hari, kemajuan diukur melalui perubahan akses energi, biaya distribusi, keandalan jalan, serta mutu layanan. Mekanisme ini tidak menggantikan audit atau pengawasan hukum, tetapi membuat keduanya lebih mudah diarahkan pada persoalan yang nyata.

“Natuna membutuhkan keputusan yang bisa ditagih hasilnya, bukan daftar janji yang kembali dibacakan setiap kali persoalan muncul. Pemerintah pusat perlu memastikan kepastian alokasi energi dan penyelesaian hak fiskal sesuai hukum; pemerintah daerah perlu membuka data, menata prioritas belanja, dan mempertanggungjawabkan setiap proyek berdasarkan manfaatnya."

"Tetapkan tenggat 30, 90, dan 180 hari, umumkan indikatornya kepada publik, serta koreksi program yang gagal mencapai target. Kekayaan alam, anggaran, dan infrastruktur hanya bernilai ketika semuanya bekerja untuk menurunkan beban hidup rakyat, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga Natuna sebagai wilayah perbatasan yang layak, tangguh, serta terhubung dengan masa depan Indonesia,” pungkas Haidar Alwi.