Harga BBM Nonsubsidi dan Elpiji 12 Kg Naik, DPR Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Terukur

FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi yang tepat dan terukur menyusul kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta gas elpiji 12 kg.

Langkah ini dinilai krusial guna melindungi daya beli masyarakat dari dampak langsung maupun tidak langsung.

Sartono menekankan bahwa intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat pasar agar tidak terjadi lonjakan yang liar.

“Pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi yang tepat dan terukur, utamanya memastikan tidak terjadi kenaikan harga yang berlebihan di pasar hingga menjaga agar harga tetap sesuai dengan nilai keekonomian yang wajar,” kata Sartono dalam keterangan resminya, Sabtu (25/4/2026).

Energi Alternatif dan Transparansi

Selain mitigasi jangka pendek, Sartono mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi alternatif.

Langkah ini dianggap sebagai solusi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang harganya kerap bergejolak.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penetapan harga.

Pemerintah diminta tetap menjamin ketersediaan pasokan energi, terutama untuk jenis BBM dan elpiji subsidi yang menjadi tumpuan masyarakat bawah.

“Selain itu, komunikasi publik yang jelas sangat penting agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini bukan sekadar kenaikan harga, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas energi nasional,” ujar Legislator asal Demokrat tersebut.

Menjaga Masyarakat Rentan

Sartono optimis bahwa jika mitigasi dilakukan dengan cermat, gejolak ekonomi yang lebih luas dapat dihindari. Menurutnya, dampak terhadap daya beli masyarakat hanya bisa ditekan melalui pengelolaan dampak yang efektif dan tepat sasaran.

“Jika langkah mitigasi ini dilakukan dengan baik, maka dampak terhadap daya beli masyarakat dapat ditekan dan tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan fokus dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak.

Kunci utama keberhasilan kebijakan ini bukan pada penyesuaian harganya, melainkan pada eksekusi perlindungan sosialnya.

“Tetapi pada bagaimana pemerintah mengelola dampaknya secara efektif serta memastikan keberpihakan kepada masyarakat yang rentan,” tegas Sartono.

Meski memberikan catatan kritis, Sartono mengaku memahami latar belakang keputusan pemerintah melakukan penyesuaian harga ini.

Mengingat BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg dikonsumsi oleh kelompok menengah ke atas, kebijakan ini dipandang sebagai konsekuensi dari dinamika global.

“Saat ini, harga energi juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global,” pungkasnya.