Hasil Pemilu Israel: Kursi Netanyahu Menurun, PBB Minta Indonesia Evaluasi Board of Peace

FAKTANASIONAL.NET - Perolehan kursi blok Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu mengalami penurunan dalam pemilu Israel.

Hasil penghitungan suara sementara menunjukkan partai-partai Arab justru mengalami peningkatan dukungan dan berpotensi menentukan pembentukan pemerintahan berikutnya.

Di tengah dinamika politik tersebut, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Berikut rangkuman perkembangan internasional, Jumat (30/10).

Komite Pusat Pemilihan Israel telah menyelesaikan penghitungan 90,4 persen suara hingga Kamis (29/10). Hasil sementara memperlihatkan blok Benjamin Netanyahu memperoleh 52 kursi parlemen.

Sementara itu, blok yang dipimpin Gadi Eisenkot meraih 48 kursi. Partai-partai Arab memperoleh total 20 kursi, dengan Joint List mendapatkan 12 kursi dan Ra'am mengantongi 8 kursi.

Perolehan tersebut membuat posisi partai-partai Arab menjadi penting dalam menentukan arah pembentukan koalisi pemerintahan.

Sejumlah pakar menilai proses pembentukan koalisi akan menghadapi kesulitan. Perbedaan nilai politik dan berbagai isu yang berkembang belakangan ini menjadi tantangan bagi masing-masing blok.

Partai Arab juga dipandang berpotensi menjadi penentu, terutama apabila blok Eisenkot berupaya memperoleh dukungan untuk membentuk pemerintahan dan mengangkat perdana menteri.

Pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali partisipasinya dalam Board of Peace.

Dalam wawancara dengan Reuters pada Kamis (22/10), Albanese menyatakan badan tersebut tidak mewakili suara Palestina karena dibentuk oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Ia juga menegaskan bahwa secara hukum Israel tidak boleh terlibat dalam penentuan masa depan Palestina.

Namun, seorang pejabat Board of Peace membantah tudingan bahwa Palestina dikecualikan. Menurutnya, administrasi sipil dan upaya pemulihan Gaza dipimpin Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.

Komite tersebut terdiri dari para profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan pasukan Indonesia hanya akan ditugaskan di wilayah Gaza. Mereka tidak akan terlibat dalam operasi tempur maupun tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung.

Perkembangan ini menempatkan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian sebagai salah satu isu penting dalam dinamika politik internasional.[dit]