Hasil Survei: Menteri dan Wakil Menteri yang Dinilai Berkinerja Buruk dan Layak Diganti

FAKTANASIONAL.NET — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tercatat sebagai salah satu menteri dengan kinerja terendah dalam Kabinet Merah Putih berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Public Research on Governance (Prolog), lembaga riset yang berfokus pada isu transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan.

Survei yang dilaksanakan pada 7–14 Oktober 2025 ini melibatkan 1.600 responden yang tersebar di 38 provinsi, dengan metode multistage stratified random sampling. Prolog mencatat margin of error ±2,5% dan tingkat kepercayaan 95%. Proses wawancara dilakukan melalui tatap muka dan telepon, dengan quality control sebesar 20% serta verifikasi acak ulang yang menghasilkan error rate di bawah 2%.

Hasil survei menunjukkan terdapat 8 menteri teknis yang masuk dalam klaster kinerja rendah atau buruk, 22 menteri berada di klaster menengah, dan 11 menteri masuk dalam kategori kinerja tinggi atau baik.

Dalam daftar menteri dengan kinerja terburuk, Raja Juli Antoni, yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menempati posisi kedua dengan skor kepuasan publik 59,7 poin. Ia berada sedikit di atas Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai yang menempat urutan pertama dengan skor 58,4 poin

Berikut daftar lengkap delapan menteri dengan tingkat kepuasan kinerja terendah menurut survei Prolog:

1. Natalius Pigai – Menteri Hukum dan HAM (58,4)
2. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan (59,7)
3. Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (61,0)
4. Widyanti Putri – Menteri Pariwisata (61,7)
5. Maman Abdurrahman – Menteri UMKM (62,2)
6. Dody Purwagandhi – Menteri Perhubungan (63,0)
7. Nusron Wahid – Menteri ATR/BPN (63,7)
8. Erick Thohir – Menteri Pemuda dan Olahraga (64,2)

Direktur Eksekutif Prolog, dalam keterangan tertulisnya yang dirilis Jumat, 24 Oktober 2025, menjelaskan bahwa survei ini bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai persepsi publik terhadap kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah memasuki tahun pertama masa pemerintahan.

Prolog menilai rendahnya tingkat kepuasan publik pada sejumlah menteri teknis terutama dipengaruhi oleh lambatnya realisasi program kerja, kurangnya komunikasi publik yang efektif, serta minimnya inovasi kebijakan di bidang masing-masing.

Survei ini sekaligus menjadi sinyal bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kementerian, terutama dalam sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam nasional.

Sebelumnya Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) juga merilis hasil sigi nasional mengenai persepsi publik terhadap kinerja para pembantu Presiden Prabowo Subianto setelah satu tahun masa pemerintahan. Hasil survei menunjukkan bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi pejabat yang paling banyak diinginkan publik untuk diganti, atau direshuffle dari Kabinet Merah Putih.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa survei tersebut menanyakan kepada publik: “Menteri atau pejabat setingkat menteri mana yang layak untuk diganti?” Dari hasilnya, 37,9% responden menyebut Raja Juli Antoni, disusul Menteri Pariwisata Widianti Putri dengan 37,5%.

“Nama-nama itu muncul karena publik menilai kinerja mereka belum optimal dalam satu tahun pertama pemerintahan,” ujar Dedi saat memaparkan hasil survei IPO.

Survei IPO bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik” dilaksanakan pada 9–17 Oktober 2025, dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error ±2,9%.

Selain Raja Juli dan Widianti Putri, beberapa nama lain juga masuk dalam daftar menteri yang dinilai publik layak diganti diantaranya adalah: Natalius Pigai – Menteri Hukum dan HAM (34,8%), Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN (31,5%), Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (9,5%), Saifullah Yusuf – Menteri Sosial (4,0%), Stella Christine – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (2,8%). Dan Yassierli – Menteri Ketenagakerjaan (2,0%)

Lebih lanjut, IPO juga menanyakan apakah publik menilai perlu dilakukan pergantian kabinet atau reshuffle saat ini. Hasilnya, 68% responden menyatakan perlu, sedangkan 32% menilai tidak perlu.

Dedi Kurnia Syah menilai, temuan ini merupakan sinyal kuat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi kabinet secara serius, terutama terhadap kementerian dengan tingkat kepuasan publik rendah dan sorotan tinggi dalam isu pelayanan publik maupun tata kelola sumber daya alam.

Temuan ini menjadi catatan penting dalam diplomasi kekuasaan internal kabinet, sekaligus menguji kemampuan Presiden Prabowo dalam menjaga soliditas politik dan kredibilitas pemerintahan di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap reformasi birokrasi dan kinerja kementerian.[Zul]