Hedonisme

SAYA kira kita perlu berhenti berpura-pura bahwa persoalan gaya hidup pejabat hanyalah urusan selera pribadi.

Tidak sesederhana itu.

Ketika seorang pejabat publik mempertontonkan kemewahan di tengah masyarakat yang sedang menghitung uang belanja, mencari pekerjaan, menanggung biaya pendidikan anak, atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang muncul bukan sekadar persoalan iri hati.

Yang muncul adalah pertanyaan tentang kepantasan, kepekaan, dan etika kekuasaan.

Saya tidak sedang mengatakan pejabat harus hidup miskin.

Sama sekali bukan itu persoalannya.

Pejabat juga manusia. Mereka berhak menikmati penghasilan, membeli barang yang mereka sukai, memiliki rumah yang nyaman, bepergian, makan enak, dan menikmati kehidupan bersama keluarga.

Yang menjadi masalah adalah ketika kemewahan tersebut berubah menjadi pertunjukan kekuasaan—terlebih apabila sumber kekayaan dan fasilitasnya menimbulkan pertanyaan publik.

Di situlah kita perlu berbicara tentang hedonisme.

Hedonisme Bukan Sekadar Barang Mewah

Ia merupakan keluarga pandangan yang menempatkan kesenangan sebagai sesuatu yang memiliki nilai penting dalam kehidupan.

Ada hedonisme psikologis, yang melihat manusia sebagai makhluk yang terdorong mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit.

Yah.. Ada pula hedonisme etis, yang menilai kesenangan dan penghindaran penderitaan sebagai dasar pertimbangan moral.

Karena itu, saya kira kita harus berhati-hati menggunakan istilah hedonisme sebagai sekadar makian.

Yang patut dikritik bukan kenyamanan.

Yang patut dikritik adalah ketika kenyamanan berubah menjadi kerakusan.

Bukan kekayaan yang harus dimusuhi.

Melainkan ketika kekayaan menjadi ukuran harga diri, sementara jabatan digunakan sebagai kendaraan untuk mengejar lebih banyak lagi.

Dalam kehidupan sosial, kita mengenal bentuk yang lebih kasar dari hedonisme: konsumtif, materialistik, boros, egoistis, dan berorientasi pada pengakuan.

Orang membeli bukan karena membutuhkan, tetapi karena ingin dilihat memiliki.

Di media sosial, gejala itu semakin mudah dipamerkan.

Mobil menjadi simbol status. Jam tangan menjadi simbol kelas. Perjalanan menjadi simbol keberhasilan. Restoran menjadi simbol pergaulan. Barang bermerek menjadi bahasa yang digunakan untuk mengatakan kepada publik: lihat, saya berhasil.

Masalahnya, jika gaya hidup seperti itu dilakukan oleh pejabat publik, pertanyaan publik menjadi jauh lebih serius.

Sebab seorang pejabat bukan hanya individu.

Ia adalah representasi dari sebuah institusi.

Rakyat Tidak Iri, Rakyat Sedang Mengawasi

Seolah-olah setiap orang yang mempertanyakan kemewahan pejabat pasti sedang iri kepada kekayaannya.

Menurut saya, logika itu keliru.

Rakyat bukan iri melihat orang lain berhasil.

Rakyat sedang bertanya: apakah keberhasilan itu berjalan bersama integritas?

Ini dua hal yang berbeda.

Jika seseorang menjadi kaya melalui usaha yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak ada alasan bagi publik untuk memusuhinya hanya karena ia kaya.

Tetapi pejabat publik memiliki dimensi tambahan: amanah.

Ia menggunakan kewenangan yang diberikan negara. Ia menerima fasilitas yang bersumber dari anggaran publik. Ia membuat keputusan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Maka ketika ada oknum pejabat yang menunjukkan gaya hidup berlebihan, publik memiliki hak untuk bertanya.

Bukan untuk menghakimi.

Tetapi untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak berubah menjadi ruang nyaman bagi kepentingan pribadi.

Saya kira justru di sinilah negara membutuhkan masyarakat yang kritis.

Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin di bilik suara. Demokrasi juga tentang keberanian masyarakat mengawasi orang yang telah diberi kekuasaan.

Kalau setiap pertanyaan dijawab dengan “jangan iri”, lalu kapan pejabat harus menjelaskan?

Kalau setiap kritik dianggap kebencian, lalu bagaimana publik dapat memastikan kekuasaan tetap berada di jalurnya?

Kita tidak membutuhkan pejabat yang takut kepada rakyat.

Kita membutuhkan pejabat yang ingat bahwa mereka bekerja untuk rakyat.

Yang Membahayakan Bukan Kemewahan, Melainkan Hilangnya Empati

Angka-angka itu hanya permukaan.

Yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelah kemewahan tersebut dipertontonkan.

Apakah pejabat itu masih mampu melihat rakyat kecil?

Apakah ia masih mampu mendengar keluhan buruh?

Apakah ia masih memahami keresahan pedagang kecil?

Apakah ia masih tahu bahwa bagi sebagian keluarga, kenaikan harga kebutuhan pokok beberapa ribu rupiah bisa berarti berkurangnya lauk di meja makan?

Kekuasaan mempunyai penyakit yang sangat berbahaya: menciptakan jarak.

Semakin lama seseorang berada di lingkungan kekuasaan, semakin mudah ia terbiasa dengan fasilitas. Kendaraan dinas tersedia. Ruang kerja nyaman. Pengawalan ada. Undangan datang. Akses terbuka.

Lama-lama, kehidupan masyarakat biasa terlihat seperti sesuatu yang jauh.

Padahal rakyat tidak pernah jauh.

Mereka hanya tidak duduk di ruangan yang sama.

Karena itu, saya lebih takut pada pejabat yang kehilangan empati daripada pejabat yang memiliki mobil mahal.

Mobil bisa dijelaskan.

Kekayaan bisa diperiksa.

Tetapi hilangnya empati jauh lebih sulit diperbaiki.

Higher Hedonism: Bahagia Karena Berguna

Kesenangan tidak selalu harus berupa konsumsi. Kebahagiaan dapat muncul dari hubungan sosial, membantu orang lain, menjalani kehidupan bermakna, dan melakukan sesuatu yang dianggap bernilai.

Kalau begitu, mengapa kita tidak menggeser ukuran kesuksesan pejabat?

Mengapa seorang pejabat harus merasa paling bahagia ketika memiliki kendaraan paling mahal?

Mengapa kebanggaan harus selalu diterjemahkan dalam bentuk rumah besar, pakaian mahal, perjalanan mewah, atau pesta eksklusif?

Bukankah ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi?

Misalnya ketika sebuah kebijakan berhasil membuka lapangan kerja.

Ketika seorang anak dari keluarga miskin bisa bersekolah.

Ketika pasien tidak lagi dipersulit mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ketika petani memperoleh harga yang layak.

Ketika nelayan tidak merasa sendirian menghadapi persoalan.

Ketika masyarakat kecil merasa negara hadir bukan hanya saat membutuhkan suara mereka.

Menurut saya, itulah kemewahan yang sesungguhnya.

Seorang pejabat seharusnya boleh menikmati hidup, tetapi kebahagiaannya jangan berhenti di depan pintu rumah sendiri.

Biarkan kebahagiaan itu mengalir ke masyarakat.

Paradoks Hedonisme dan Jebakan Kekuasaan

Ada satu gagasan filosofis yang menurut saya relevan: Paradoks Hedonisme.

Secara sederhana, gagasan ini menunjukkan bahwa pengejaran kesenangan secara langsung dapat menjadi kontraproduktif. Seseorang yang terlalu terobsesi mendapatkan kebahagiaan justru dapat kehilangan kebahagiaan itu sendiri.

Dalam kehidupan pejabat, paradoks itu dapat dibaca lebih luas.

Ketika seseorang mengejar status, ia membutuhkan status yang lebih tinggi.

Ketika mengejar kemewahan, ia membutuhkan kemewahan yang lebih mahal.

Ketika mengejar pujian, ia membutuhkan pujian yang lebih banyak.

Ketika mengejar pengakuan, ia akhirnya hidup untuk mempertahankan citra.

Pada titik tertentu, seseorang bukan lagi menikmati kekayaan.

Ia justru diperbudak oleh kebutuhan untuk terlihat kaya.

Ironisnya, semakin tinggi seseorang naik, semakin besar pula jurang yang harus ia jaga antara dirinya dan masyarakat.

Padahal kekuasaan yang sehat seharusnya bekerja sebaliknya.

Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk memahami mereka yang berada di bawah.

Jangan Jadikan Jabatan sebagai Tiket Menjauh dari Rakyat

Saya percaya kita tidak membutuhkan pejabat yang pura-pura miskin.

Kita membutuhkan pejabat yang tidak kehilangan rasa malu ketika melihat rakyatnya kesusahan.

Itu dua hal yang berbeda.

Saya tidak meminta semua pejabat mengenakan pakaian sederhana setiap hari. Saya juga tidak meminta mereka menjual rumah atau kendaraan pribadi.

Yang saya minta adalah kewajaran.

Kepekaan.

Transparansi.

Dan kesadaran bahwa jabatan publik membawa beban moral.

Kalau rakyat sedang sulit, seorang pejabat semestinya lebih berhati-hati mempertontonkan kemewahan.

Bukan karena kemewahan itu ilegal.

Tetapi karena kepantasan dalam jabatan tidak selalu berhenti pada apa yang legal.

Ada sesuatu yang disebut etika.

Dan etika sering kali bertanya lebih jauh daripada hukum.

Hukum mungkin bertanya, “Apakah ini diperbolehkan?”

Etika bertanya, “Apakah ini pantas?”

Bagi pejabat publik, pertanyaan kedua sama pentingnya dengan pertanyaan pertama.

Sebab rakyat tidak hanya membutuhkan administratur.

Rakyat membutuhkan teladan.

Pada akhirnya, saya tidak ingin menilai seorang pejabat dari mahalnya pakaian, kendaraan, rumah, atau tempat liburannya.

Saya ingin menilainya dari satu pertanyaan sederhana:

Ketika rakyatnya sedang susah, ke mana keberpihakannya?

Kalau jawabannya adalah kepada rakyat, kemewahan pribadi bukan persoalan utama.

Tetapi kalau kemewahan justru berdiri di atas penderitaan masyarakat, sementara jabatan dipakai untuk membangun jarak dan mempertahankan kenyamanan, maka kritik bukan lagi sekadar pilihan.

Kritik menjadi kewajiban moral.

Sebab rakyat tidak memilih pejabat untuk menjadi selebritas kekuasaan.

Rakyat memilih mereka untuk bekerja.

Dan saya percaya, sejarah tidak akan terlalu lama mengingat harga jam tangan seorang pejabat.

Sejarah akan jauh lebih lama mengingat apa yang dilakukan seorang pejabat ketika rakyatnya sedang berada di titik paling sulit.

Kekuasaan pada akhirnya akan berakhir.

Jabatan akan berganti.

Fasilitas akan ditinggalkan.

Kemewahan akan menjadi kenangan.

Tetapi jejak keberpihakan kepada rakyat akan tetap tinggal.

Karena ukuran seorang pemimpin bukan seberapa tinggi ia bisa menikmati hidup setelah memperoleh kekuasaan.

Melainkan seberapa banyak orang kecil yang bisa hidup lebih baik karena kekuasaan itu pernah berada di tangannya.[dit]