Hentikan Pendekatan Perempuan Sebagai Pengendalian Penduduk, Komnas Perempuan: Perkuat Tanggung Jawab Lelaki

FAKTANASIONAL.NET - Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pemerintah untuk menghentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai target utama dalam pengendalian penduduk terkait dengan peringatan Hari Populasi Sedunia 2026.

"Sangat penting untuk memperkuat tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan bahkan dalam pengasuhan," kata Anggota Komnas Perempuan Irwan Setiawan di Jakarta pada Rabu (15/7/2026).

Komnas Perempuan mengemkakan kebijakan kependudukan masih menempatkan perempuan sebagai objek pengendalian populasi.

Kebijakan terkait target demografi mengindikasikan tubuh, rahim, dan pilihan reproduksi perempuan sebagai target utama dari program pengendalian kependudukan.

Komnas Perempuan menilai pelaksanaan program pengendalian populasi yang membebankan kontrasepsi kepada perempuan dapat melanggengkan anggapan reproduksi semata-mata tanggung jawab perempuan.

"Kebijakan kependudukan yang adil bukanlah kebijakan yang mengendalikan tubuh perempuan, melainkan kebijakan yang dapat memastikan perempuan dapat menentukan tubuhnya secara merdeka, aman, bermartabat, dan setara. Perempuan tidak boleh dipandang sebagai angka-angka yang menyangkut kesuburan, pengguna kontrasepsi, dan jumlah kehamilan," kata Anggota Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani.

Pemerintah didorong memperkuat perspektif HAM dan kesetaraan gender dalam kebijakan kependudukan, dengan mengintegrasikan penanganan kekerasan berbasis gender dalam perencanaan kependudukan, menghentikan pendekatan pengendalian populasi yang menjadikan perempuan sebagai objek.

Selain itu memperkuat layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, terjangkau, dan berbasis persetujuan, serta mempercepat penurunan angka kematian ibu terutama di wilayah tertinggal.

Selain itu mendorong pembagian tanggung jawab yang setara dalam reproduksi dan pengasuhan termasuk keterlibatan laki-laki, serta mengembangkan kebijakan ekonomi perawatan dan perlindungan sosial yang responsif gender.

"Kebijakan kependudukan yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila perempuan diakui sebagai subjek penuh, bukan sebagai instrumen pengendalian penduduk," ujarnya. (adm)