Impor Bensin Turun Jadi 20 Juta Kiloliter, Menteri ESDM Sebut Importir Gerah

FAKTANASIONAL.NET — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa volume impor bensin Indonesia saat ini telah berhasil ditekan hingga tersisa sekitar 20 juta kiloliter (kl) per tahun.

Penurunan ini dipicu oleh mulai beroperasinya kilang baru di Kalimantan Timur serta peningkatan kapasitas produksi domestik.

Namun, Bahlil menyebutkan langkah efisiensi dan target pemerintah untuk terus memangkas ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor ini memicu ketidakpuasan di kalangan pengusaha importir.

"Jadi sekarang tinggal kita impor bensin tinggal 20 juta kiloliter. Ini memang para importir marah ke gue nih. Karena pikiran saya ke depan adalah enggak boleh kita impor," kata Bahlil dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Baca Juga: Para Perusahaan Ditugasi Pasok Batu Bara ke PLN 190 Juta Ton Setahun, Kementerian ESDM: Baru 6 Bulan Bermasalah

Lonjakan Produksi Dalam Negeri

Bahlil menjelaskan, total konsumsi bensin nasional saat ini mencapai kisaran 40 juta kl per tahun.

Melalui tambahan pasokan dari kilang di Kalimantan Timur yang menyumbang sekitar 5,5 juta kl, produksi bensin di dalam negeri yang sebelumnya hanya 14,25 juta kl kini melonjak menjadi sekitar 20 juta kl per tahun.

Dengan demikian, separuh dari kebutuhan bensin nasional sudah mampu dipenuhi secara mandiri.

Selain bensin, pemerintah juga telah menghentikan total impor solar. Langkah ini berhasil dilakukan seiring dengan peningkatan bauran solar dengan minyak sawit melalui mandatori biodiesel yang kini diproyeksikan menuju B50.

Kebutuhan solar nasional yang mencapai 39 juta kl per tahun sepenuhnya dipenuhi dari produksi domestik dan bauran bahan bakar nabati tersebut.

Pemerintah berencana menduplikasi kesuksesan sektor solar ke sektor bensin melalui pemanfaatan bioetanol dengan mendorong campuran etanol seperti E10 hingga E20.

Bahlil mengakui rencana tersebut sempat diragukan ketika pertama kali diwacanakan pada awal 2025, meskipun skema serupa sudah lazim diterapkan di Amerika Serikat dan Brasil.

"Kalau B50 bisa kita memenuhi kebutuhan solar kita, kenapa bensin enggak?" ujarnya.

Tekan Kurasan Devisa AS

Pengurangan impor energi ini dinilai mendesak di tengah ketidakpastian geopolitik global demi menjaga ketahanan fiskal.

Saat ini, Indonesia harus merogoh devisa hingga US$30 miliar atau sekitar Rp538,02 triliun (kurs Rp17.928 per dolar AS) setiap tahun hanya untuk mendatangkan BBM dari luar negeri.

"Ketika permintaan kita kepada dolar tidak terlalu besar, maka saya yakin nilai tukar kita juga akan semakin membaik. Devisa kita yang paling keluar, paling banyak itu adalah untuk membeli BBM," jelas Bahlil.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Bahlil menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengkaji peluang transaksi pembelian energi menggunakan mata uang non-dolar AS guna mendiversifikasi sistem pembayaran perdagangan internasional.

"Kalau bisa belanja di negara lain tidak pakai dolar, mungkin itu salah satu alternatif juga supaya ada diversifikasi," pungkasnya.

Baca Juga: KPK Periksa Direktur ESDM Terkait Kasus Gratifikasi Batu Bara Kutai Kartanegara