Fakta Nasional

Impor Mobil Pikap India: Skema Cicilan Tanpa Beban APBN

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Rencana pengadaan 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sempat memicu tanya terkait beban anggaran negara. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa proyek ini…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Tuesday, 24 February 2026 📖 1 menit
Impor Mobil Pikap India: Skema Cicilan Tanpa Beban APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah berkomitmen menempatkan perwakilan lintas sektor di PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memastikan tata kelola yang transpara…
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Rencana pengadaan 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sempat memicu tanya terkait beban anggaran negara.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa proyek ini tidak menambah risiko fiskal bagi APBN, dilansir pada 24 Februari 2026.

Pembiayaan impor armada senilai Rp24,66 triliun ini bersumber dari pinjaman bank-bank milik negara (Himbara). Pemerintah hanya bertugas membayar cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun.

Skema ini dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian alokasi Dana Desa yang memang sudah dianggarkan setiap tahunnya ke dalam bentuk aset produktif.

Armada yang didatangkan mencakup pikap 4x4 dan truk roda enam dari produsen otomotif ternama India seperti Tata Motors dan M&M.

Pengadaan ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas logistik di wilayah pedesaan, sehingga distribusi hasil bumi menjadi lebih efisien dan murah melalui pengelolaan koperasi yang mandiri.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK