Indonesia–Jepang Tegaskan Kemitraan Strategis di OECD

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pada perhelatan OECD Ministerial Council Meeting di Paris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menghadiri pertemuan bilateral dengan State Minister for Foreign Affairs Jepang, Fujii Hisayuki, Selasa (3/6/2025).

Pertemuan ini meneguhkan hubungan strategis kedua negara, khususnya dalam aspek perdagangan, investasi, serta komitmen bersama menuju pembangunan berkelanjutan.

Dalam pembahasan utama, Jepang menegaskan dukungannya terhadap proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD, sekaligus membuka cakrawala kerja sama baru di bidang tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Indonesia telah menyampaikan Initial Memorandum dalam waktu kurang dari satu tahun setelah menerima Accession Roadmap dari OECD. Pemerintah menargetkan penyelesaian proses aksesi ini dalam jangka waktu tiga tahun.

Jepang, sebagai salah satu pendukung utama, menyediakan lokakarya dan studi tentang OECD Anti-Bribery Convention—instrumen penting untuk memperkuat kerangka hukum dan tata kelola di Indonesia.

“Proses aksesi Indonesia ke OECD bukan hanya tentang integrasi ekonomi, tetapi juga tentang memperkuat komitmen kami dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Menko Airlangga.

Di samping membahas aksesi, kedua belah pihak juga menyoroti perkembangan perdagangan dua arah. Pada 2024, total nilai perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang mencapai US$ 35,67 miliar—melampaui nilai sebelum pandemi—dengan neraca perdagangan surplus Indonesia sebesar US$ 5,74 miliar.

Investasi Jepang di Tanah Air menempati peringkat keenam, senilai US$ 3,46 miliar, tersebar di lebih dari 12.800 proyek di sektor strategis seperti transportasi, mesin, elektronik, dan industri kimia.

Jepang telah aktif membantu Indonesia melalui lokakarya dan studi komprehensif mengenai penerapan OECD Anti-Bribery Convention.

Studi ini bertujuan memberikan gambaran best practice pencegahan gratifikasi dan pemerkasaan sistem hukum untuk memberantas korupsi lintas negara.

Dukungan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membangun jejaring antarinstansi penegak hukum kedua negara untuk saling bertukar data dan pengalaman.

Kedua Menlu menekankan pentingnya kedua pihak mengintensifkan dialog mengenai penegakan hukum transnasional, khususnya dalam konteks praktek bisnis yang semakin terintegrasi di era globalisasi.

Perdagangan barang antara kedua negara pada tahun 2024 menunjukkan pemulihan setelah pandemi, dengan komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, minyak sawit, dan karet menyuplai kebutuhan industri Jepang.

Sebaliknya, Jepang mengekspor barang-barang modal, mesin industri, dan komponen elektronik yang penting untuk modernisasi sektor manufaktur di Indonesia. Investasi Jepang di bidang infrastruktur hijau—termasuk proyek PLTP Muara Laboh—kian menguat di bawah payung Asia Zero Emission Community (AZEC).

Pembentukan joint task force antara pemerintah Indonesia dan Jepang untuk mengatasi hambatan implementasi proyek menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan energi terbarukan.

Menko Airlangga menambahkan bahwa Indonesia tertarik mempelajari pendekatan komprehensif Jepang dalam menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat.

“Pendekatan tarif yang berbasis comprehensive package sejalan dengan strategi Indonesia dalam menjajaki pembicaraan perdagangan bilateral dengan AS,” ujarnya.

Kedua negara sepakat menjaga ketahanan rantai pasok (supply chain resilience) di kawasan Asia-Pasifik agar terhindar dari disrupsi akibat gejolak geopolitik dan fluktuasi harga komoditas.

Dengan optimisme tinggi, Airlangga menegaskan kemitraan strategis Indonesia-Jepang tidak hanya sekadar angka perdagangan dan investasi, melainkan juga sumbangsih nyata terhadap stabilitas dan pertumbuhan kawasan Asia-Pasifik.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut antara lain Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Priyo Pambudi, Duta Besar RI di Paris Mohamad Oemar, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.

Mereka semua siap mengawal komitmen kedua negara untuk bergerak selaras dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.[dit]