Indonesia Tegaskan Bertahan di Board of Peace, Palestina Tetap Jadi Prioritas

FAKTANASIONAL.NET - Indonesia menegaskan alasan keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk Jalur Gaza. 

Pemerintah menyatakan keikutsertaan tersebut merupakan upaya memperkuat kontribusi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam badan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu diarahkan untuk memastikan rakyat Palestina tetap menjadi prioritas dalam rencana rekonstruksi Gaza.

"Keterlibatan Indonesia dalam BoP pada dasarnya bertujuan memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam memastikan agar kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas," kata Yvonne kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (29/10).

Ia menambahkan, pendekatan tersebut juga menjadi prinsip yang terus diperjuangkan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons seruan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, yang meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam BoP.

Yvonne menjelaskan, pemerintah Indonesia saat ini masih menangguhkan pembahasan mengenai BoP, termasuk rencana pengerahan personel TNI ke Jalur Gaza.

Pengiriman tersebut sebelumnya direncanakan sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF), yang berada di bawah naungan BoP.

Menurut Yvonne, pembahasan mengenai keikutsertaan Indonesia dan rencana pengiriman pasukan mempertimbangkan perkembangan serta dinamika situasi di Timur Tengah yang masih sangat dinamis.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia akan mengirim 8.000 personel untuk bergabung dalam ISF. Namun, pengerahan yang semula direncanakan satu hingga dua bulan setelah rapat perdana BoP pada Februari akhirnya ditunda akibat perang AS-Israel versus Iran.

Yvonne menegaskan, sikap Indonesia terhadap perjuangan Palestina tidak mengalami perubahan.

"Posisi politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dan tidak berubah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya," ucap Yvonne.

"Indonesia terus mendorong terwujudnya Solusi Dua Negara (two state solution) sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan," ujarnya menambahkan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyatakan kesediaannya mundur dari BoP apabila badan tersebut tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.

Dalam wawancara dengan Reuters pada Kamis (22/10), Francesca Albanese meminta Indonesia mengevaluasi keterlibatannya karena menilai BoP tidak mewakili suara rakyat Palestina.

Albanese menilai badan tersebut memiliki kecenderungan bias karena dibentuk Amerika Serikat dan Israel.

"Saya memahami niat baik (Indonesia). Tapi saya merasa ini sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ucapnya kepada Reuters, Kamis (22/10).

Ia juga menegaskan Israel tidak boleh terlibat secara hukum dalam menentukan masa depan Palestina.

Sejumlah ahli hak asasi manusia turut mempertanyakan BoP karena tidak menyertakan perwakilan Palestina, meskipun badan tersebut dibentuk untuk mengawasi proses stabilisasi Gaza.

Sebagai alternatif, Albanese menyarankan Indonesia bergabung dengan Afrika Selatan, Malaysia, dan negara lainnya di Den Haag untuk mendorong penegakan hukum terhadap Israel, termasuk melalui proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Pidana Internasional.[dit]