Institut Marhaenisme 27 Gelar Nobar Pesta Babi, Bunyikan Protes Rakyat Papua Selatan!

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET | Institut Marhaenisme 27 menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan,

Acara ini menjadi ruang pendidikan politik dan penggalangan kesadaran publik atas persoalan tanah, adat, dan lingkungan di Papua Selatan.

Film Pesta Babi merupakan karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale yang berperan di balik film dokumenter Dirty Vote dan Sexy Killers.

Dalam Film Pesta Babi, duo sutradara kreatif itu mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan menghadapi proyek-proyek besar pemerintah dan korporasi.

Film ini secara khusus menyoroti dampak negatif Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti food estate, perkebunan tebu, dan perkebunan kelapa sawit, yang mengubah hutan dan tanah ulayat menjadi kawasan industri.

Judul Pesta Babi diambil dari tradisi budaya setempat yang menjadikan pesta babi sebagai simbol kehormatan, persaudaraan, dan kebersamaan yang tak terpisahkan dari tanah leluhur. Perusakan hutan oleh proyek-proyek tersebut pun dinilai sebagai ancaman langsung terhadap identitas budaya dan kelangsungan hidup mereka.

Dalam sambutannya, Dhiva selaku perwakilan Divisi Kajian dan Publikasi Institut Marhaenisme 27 menyampaikan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan politik sebagai alat perjuangan.

“Ini adalah bagian dari usaha kita sebagai rakyat untuk merebut kembali kedaulatan kita, dalam artian yang paling mendasar, sekaligus sebagai upaya pendidikan politik terkait persoalan yang terjadi di Indonesia,” ujar Dhiva.

Sesi diskusi dipandu oleh Miftah, juga dari Institut Marhaenisme 27, yang membuka jalannya pembedahan film dengan menyanyikan penggalan lagu Papua Bukan Merah Putih sebagai bentuk kritik atas perlakuan negara terhadap bangsa Papua.

Miftah mengingatkan bahwa persoalan ekstraktivisme di Papua Selatan bukanlah fenomena baru.

"Setidaknya selama tiga puluh tahun terakhir, praktik ini berpindah-pindah dari Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Kini ia kembali dikencangkan dengan dalih ketahanan pangan dan energi—dan rentetan peristiwa itulah yang menghasilkan pengusiran masyarakat adat dari tanahnya sendiri," tegasnya.

Pemantik pertama, Sandi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), memaparkan kerja-kerja advokasi yang telah dilakukan WALHI bersama koalisi masyarakat sipil dalam menentang PSN di Papua Selatan.

Ia menyoroti tindakan represif aparat negara yang melarang pemutaran film ini di berbagai daerah.

"Hal itu menunjukkan adanya ancaman terhadap ruang demokrasi kita, baik sekarang maupun ke depannya," kata Sandi.

Dari sisi ekologis, Sandi menjelaskan bahwa lebih dari dua juta hektare proyek PSN di Papua berpotensi mengubah fungsi hutan secara masif.

"Bukan hanya masyarakat adatnya yang terpinggirkan—ekosistemnya pun akan hancur. Keanekaragaman hayati, flora, dan fauna yang ada di sana terancam lenyap," urainya.

Pemantik kedua, Rika dari Partai Hijau Indonesia, merefleksikan narasi visual film yang disebutnya mampu menjadi pemantik harapan.

Ia mengaitkan adegan salib merah yang menjadi pembuka film dengan sejarah penolakan serupa di Papua Pegunungan pada dekade 1970-an.

"Ketika film ini dibuka dengan adegan Salib Merah, saya membayangkan tahun 1970 di Papua Pegunungan, di mana berdasarkan sejumlah buku dan penelitian, adegan yang sama pernah dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan—meski sampai hari ini kita ketahui bersama bahwa Freeport masih saja beroperasi," tuturnya.

Rika juga mengajak peserta merenungkan bagaimana masyarakat luas dapat memastikan suara saudara-saudara mereka di Papua tidak terus-menerus diabaikan, sekaligus menyinggung dimensi kolonialisme yang masih berlangsung hingga kini.

Diskusi dilanjutkan secara terbuka bersama seluruh peserta nobar dalam suasana yang dialektis dan menghormati keberagaman perspektif.

Pada sesi penutupan, Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, Deodatus Sunda Se, menegaskan bahwa kegiatan semacam ini merupakan instrumen untuk menjaring kesadaran kolektif sekaligus membangun kekuatan dalam merebut kembali kedaulatan yang dirampas oleh korporasi, oligarki, dan imperialisme.

"Mari bung rebut kembali," serunya, menggemakan semangat Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955. Ia kemudian menutup diskusi dengan teriakan lantang: "Papua, Bukan Tanah Kosong!"