Jaga Kepercayaan Publik, Badan Gizi Nasional Perketat Sidak dan Standarisasi Program Makan Bergizi Gratis

FAKTANASIONAL.NET – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengambil langkah tegas dalam mengawal keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak) di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN memastikan bahwa standar operasional prosedur (SOP) dan higienitas layanan tetap menjadi prioritas utama demi memenuhi ekspektasi masyarakat yang kian tinggi.

Langkah preventif ini diambil menyusul temuan di lapangan yang menunjukkan adanya unit pelayanan yang belum memenuhi standar kelayakan.

Evaluasi Total demi Kualitas Menu

Direktur Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), Fajar Rahmadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan riset terbaru di Jawa Tengah, dukungan terhadap program MBG sangat masif di berbagai lapisan ekonomi.

Data menunjukkan dukungan sebesar 85% dari keluarga berpendapatan rendah, dan tetap kuat di angka 60% bahkan pada kelompok pengeluaran Rp5-10 juta.

Namun, Fajar mengingatkan bahwa dukungan ini harus dibayar dengan kualitas layanan yang konsisten.

“Dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap program MBG. Saya yakin pelaksanaan MBG saat ini belum maksimal. Ketepatan pengantaran, kualitas menu, jenis menu yang diberikan perlu ada evaluasi, sehingga apa yang masyarakat dapatkan sesuai dengan standarnya,” ujar Fajar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/3/2026).

Ia juga mendukung penuh ketegasan BGN dalam memberikan sanksi bagi mitra yang lalai. Menurutnya, standarisasi cara kerja adalah "harga mati" yang tidak bisa ditawar.

"Saya sangat setuju dengan sidak yang dilakukan BGN akhir-akhir ini. Kita perlu standarisasi SPPG, baik dari sisi menu maupun cara kerja, termasuk higienitas yang harus dijaga. Jika memang ada SPPG yang tidak memenuhi standar, langkah BGN untuk menutup sementara atau mengevaluasi total adalah metode perbaikan yang sangat tepat untuk ke depannya," tegas Fajar.

Temuan di Lapangan: Dapur Tidak Layak Direlokasi

Ketegasan BGN terbukti dalam salah satu sidak yang dipimpin oleh Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro.

Dalam tinjauannya, ditemukan unit dapur yang jauh dari standar kesehatan, mulai dari aspek seragam pekerja hingga sanitasi tempat memasak.

Dony tidak segan memberikan instruksi keras untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada titik-titik yang bermasalah.

“Dari sini saja sudah terlihat kondisi dapurnya. Tempat memasak ada di lantai dan terbuka. Ini harus direlokasi,” tegas Dony saat meninjau salah satu titik layanan.

Komitmen Pelayanan Gizi Prima

BGN menegaskan bahwa pengawasan ketat ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara bertransformasi menjadi layanan gizi yang prima bagi generasi muda Indonesia.

Dengan adanya evaluasi rutin dan sidak tanpa pemberitahuan, diharapkan seluruh SPPG dapat memberikan pelayanan yang seragam, higienis, dan tepat waktu di seluruh wilayah Indonesia.