Jaga Kepercayaan Publik, Badan Gizi Nasional Perketat Sidak dan Standarisasi Program MBG
FAKTANASIONAL.NET – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui inspeksi mendadak (sidak) di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN berkomitmen memastikan pro…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui inspeksi mendadak (sidak) di berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN berkomitmen memastikan program strategis ini berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menjaga kualitas layanan bagi masyarakat.
Langkah evaluasi ini dinilai krusial mengingat tingginya ekspektasi publik.
Berdasarkan riset terbaru Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) di tiga Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dukungan terhadap program MBG melintasi berbagai lapisan ekonomi, dengan rincian sebagai berikut:
| Lapisan Ekonomi (Pendapatan/Pengeluaran) | Tingkat Dukungan |
| Di bawah Rp1 Juta | 85% |
| Rp1 - Rp3 Juta | 78% |
| Rp3 - Rp5 Juta | 75% |
| Rp5 - Rp10 Juta | 60% |
Evaluasi Total untuk Menjaga Ekspektasi
Direktur RISED, Fajar Rahmadi, menekankan bahwa besarnya dukungan masyarakat harus dibarengi dengan perbaikan kualitas di lapangan.
Menurutnya, aspek ketepatan waktu dan variasi menu masih perlu ditingkatkan.
“Dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap program MBG. Saya yakin pelaksanaan MBG saat ini belum maksimal. Ketepatan pengantaran, kualitas menu, jenis menu yang diberikan perlu ada evaluasi, sehingga apa yang masyarakat dapatkan sesuai dengan standarnya,” ujar Fajar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/3/2026).
Fajar juga mendukung penuh sikap tegas BGN dalam memberikan sanksi bagi mitra atau SPPG yang lalai menjaga standar higienitas.
"Saya sangat setuju dengan sidak yang dilakukan BGN akhir-akhir ini. Kita perlu standarisasi SPPG, baik dari sisi menu maupun cara kerja, termasuk higienitas yang harus dijaga. Jika memang ada SPPG yang tidak memenuhi standar, langkah BGN untuk menutup sementara atau mengevaluasi total adalah metode perbaikan yang sangat tepat untuk ke depannya," tegasnya.
Temuan Sidak: Dapur Tak Layak Akan Direlokasi
Ketegasan BGN terbukti dalam salah satu sidak yang dipimpin oleh Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro.
Dalam tinjauan lapangan tersebut, ditemukan beberapa unit layanan yang jauh dari kata standar, mulai dari kedisiplinan pekerja hingga kelayakan tempat pengolahan makanan.
“Dari sini saja sudah terlihat kondisi dapurnya. Tempat memasak ada di lantai dan terbuka. Ini harus direlokasi,” tegas Dony saat meninjau salah satu titik layanan.
BGN menyatakan tidak akan berkompromi dengan kualitas.
Pemantauan berkala akan terus dilakukan di seluruh unit pelayanan guna memastikan anggaran negara terserap secara optimal untuk menghasilkan layanan gizi prima bagi generasi muda Indonesia.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.