Jalan Tengah, ASPRINDO Usulkan Pengelolaan Blok Andaman Pakai Skema Hybrid

FAKTANASIONAL.NET - Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) mengusulkan jalan tengah dalam pengelolaan cadangan gas raksasa South Andaman yang saat ini tengah menunggu persetujuan Plan of Development (PoD) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Umum ASPRINDO, Jose Rizal, menilai proyek bernilai miliaran dolar AS tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh, bukan hanya menjadi sumber penerimaan negara atau keuntungan bagi investor semata.

Menurutnya, saat ini terdapat dua pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi besar. Pilihan pertama adalah seluruh gas diproses di laut melalui fasilitas Floating Production Storage Offloading (FPSO) sebagaimana diusulkan operator proyek, Mubadala Energy. Pilihan kedua adalah seluruh gas diproses di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF) sebagaimana diinginkan Pemerintah Aceh.

"Jika seluruhnya diproses di laut, proyek memang lebih cepat dan efisien bagi investor. Namun dampak ekonominya ke Aceh relatif kecil karena penyerapan tenaga kerja dan aktivitas industri di darat sangat terbatas," kata Jose dalam keterangan tertulisnya, Minggu 14 Juni 2026.

Sebaliknya, apabila seluruh gas diproses di darat, manfaat ekonomi bagi Aceh akan jauh lebih besar. Selain membuka ribuan lapangan kerja, gas dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi PLN dan menghidupkan kembali industri pupuk di Lhokseumawe. Namun skema ini membutuhkan investasi infrastruktur yang lebih besar sehingga berpotensi memperlambat keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID).

Untuk itu, Jose menawarkan skema hybrid sebagai solusi kompromi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dalam skema tersebut, sekitar 60 persen gas diproses melalui FPSO di laut, sementara 40 persen sisanya dialirkan ke fasilitas pengolahan darat berskala lebih kecil di Lhokseumawe.

"Jangan semua di laut dan jangan semua di darat. Sebanyak 60 persen diproses di FPSO agar investor tetap yakin dan FID 2026 bisa berjalan. Sisanya 40 persen dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe. Itu cukup untuk menyuplai kebutuhan listrik Aceh dan mendukung operasional Pupuk Iskandar Muda," ujarnya.

Jose memperkirakan skema tersebut dapat menciptakan sekitar 3.000 hingga 5.000 lapangan kerja permanen bagi masyarakat Aceh. Di sisi lain, investor tetap memperoleh kepastian usaha, sementara pemerintah pusat tetap mendapatkan penerimaan negara dari proyek strategis tersebut.

Ia mengakui Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Aceh mungkin tidak sebesar jika seluruh gas diproses di laut. Namun menurutnya, manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat jauh lebih penting dibanding sekadar tambahan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

"Ini bukan soal siapa menang atau siapa kalah. Pusat tetap mendapatkan penerimaan negara, investor memperoleh kepastian, dan rakyat Aceh mendapatkan pekerjaan serta pasokan gas untuk membangun industrinya sendiri," tegasnya.

Karena itu, Jose mendesak Pemerintah Aceh segera mengajukan usulan skema hybrid kepada Menteri ESDM agar proses persetujuan PoD tidak berlarut-larut. Ia khawatir perdebatan yang berkepanjangan justru membuat proyek senilai sekitar 7 miliar dolar AS tersebut mengalami penundaan panjang seperti yang pernah terjadi pada proyek Masela.

"Aceh setuju PoD, asal skemanya hybrid dan sebagian gas diprioritaskan untuk kepentingan rakyat Aceh. Jangan sampai 20 tahun lagi anak cucu kita hanya melihat pipa gas melintas di laut sementara mereka tetap menganggur di darat. Sudah cukup Aceh menjadi penonton di tanah sendiri," pungkasnya.[Zul]