Jawab Tantangan Wilayah 3T, Badan Gizi Nasional Kaji Klasterisasi Dapur Makan Bergizi Gratis

FAKTANASIONAL.NET — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mematangkan rencana penerapan sistem klasterisasi untuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah strategis ini diambil agar pengelolaan dan operasional dapur dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi geografis serta jumlah penerima manfaat di setiap daerah.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pembagian dapur ke dalam beberapa klaster ini menjadi opsi utama, terutama untuk menjawab tantangan pemenuhan gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Salah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu, klasterisasi dapur. Karena memang kalau kita mengacu mungkin daerah-daerah yang di 3T itu jumlah penduduknya tidak sebanyak di Jawa,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (18/6/2026).

Baca Juga: Skandal Korupsi MBG: Kejagung Desak BGN Segera Distribusikan Motor Listrik

Evaluasi Pola Seragam yang Dinilai Kurang Adil

Agustina menjelaskan bahwa skema dapur di wilayah 3T tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah padat penduduk seperti di Pulau Jawa. Pola penyeragaman yang berjalan selama ini dinilai kurang proporsional mengingat adanya ketimpangan jumlah penerima manfaat yang sangat dinamis di lapangan, mulai dari skala ratusan hingga ribuan orang.

“Sekarang kan semua sama rata 6 juta per hari walaupun penerima manfaatnya 500, 1.000, 1.500, 3.000. Itu kan enggak fair sebenarnya,” tegas Agustina.

Melalui sistem klasterisasi ini, kapasitas produksi dan manajemen operasional setiap dapur nantinya akan didesain secara spesifik agar adaptif dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.

“Nanti tentu itu akan berbeda dengan yang di Jawa, sistem dapurnya dan sebagainya juga nanti akan berbeda,” ujarnya menambahkan.

Mutakhirkan Data untuk Efisiensi Anggaran

Sebagai langkah awal eksekusi kebijakan ini, BGN kini berfokus penuh pada penyusunan dan pemutakhiran data penerima manfaat di seluruh pelosok tanah air.

Data yang akurat ini akan menjadi kompas utama dalam menentukan kapasitas ideal dapur di tiap wilayah.

“Nanti penerima manfaatnya juga dipastikan dulu di situ ada berapa di daerah yang akan dilayani. Jadi itulah pentingnya kami menyusun data,” jelas Agustina.

Melalui reformasi tata kelola ini, BGN optimistis kebijakan klasterisasi tidak hanya akan mendongkrak efektivitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah terpencil, tetapi juga memastikan penyerapan anggaran program MBG menjadi jauh lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Target Penerima Gagal Dicapai, BGN Rombak Total Fokus Makan Bergizi Gratis 2026