Jejak Jet Pribadi Dugaan Korupsi Dana Operasional Papua Terbuka

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan peluang untuk mengungkap nomor seri jet pribadi yang diduga dibeli menggunakan dana operasional Papua senilai Rp 1,2 triliun.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan pada Jumat (13/6/2025) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, bahwa lembaga antikorupsi tengah melacak posisi pesawat tersebut dan membuka pintu bagi masyarakat untuk memberikan informasi lokasi pesawat.

Setyo Budiyanto meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan atau detail pesawat agar segera melapor ke KPK. “Kami membutuhkan informasi mengenai barang itu ada di mana, pesawat itu ada di mana,” ujarnya.

Walaupun belum dapat merinci nomor seri pesawat, Setyo memastikan semua data teknis akan diungkap saat kondisi memungkinkan.

Menurut Setyo, KPK sejauh ini telah memperoleh sejumlah petunjuk soal lokasi jet, tetapi masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. “Untuk sementara, kami sudah sedikit banyak terinformasi, dan tinggal memastikan saja.

Namun detailnya masih kami rahasiakan,” jelasnya. Proses verifikasi melibatkan pengecekan dokumen kepemilikan, catatan penerbangan, serta koordinasi dengan otoritas penerbangan sipil.

Kasus ini bermula dari dugaan suap dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020–2022.

Pada 11 Juni 2025, KPK mengumumkan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun, dan tersangka utama adalah mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Papua, Dius Enumbi, serta mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Penelusuran aset seperti jet pribadi menjadi langkah strategis KPK untuk memulihkan kerugian negara. Dengan menemukan nomor seri dan lokasi pesawat, KPK dapat mengajukan sitaan dan lelang untuk menutupi kerugian.

Pengungkapan aset mewah hasil korupsi juga memberi efek jera kepada pelaku dan membuka peluang masyarakat untuk turut mengawasi.

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga aset hasil korupsi dikembalikan negara.

Bantuan informasi publik menjadi kunci percepatan penelusuran dan pencabutan hak milik atas pesawat tersebut.[dit]