Johan Rosihan Ingatkan Pemerintah Soal Ketergantungan Impor Pangan dan Bahaya 'Naturalisasi Pangan'

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengkritisi langkah pemerintah dalam upaya mencapai swasembada pangan. Menurutnya, cita-cita swasembada pangan tidak boleh menutup mata terhadap persoalan mendasar, terutama ketergantungan Indonesia pada impor pangan.

Johan memperingatkan potensi bahaya yang ia sebut sebagai "naturalisasi pangan," yaitu pengalihan status pangan impor menjadi seolah-olah produk dalam negeri demi mendukung program swasembada pangan.

"Istilah naturalisasi ini populer ketika pemain sepak bola asing berubah menjadi WNI. Kita khawatir ini juga terjadi pada produk pangan, misalnya sapi Brasil di-naturalisasi menjadi sapi Indonesia demi mendukung swasembada," ujar Johan, Senin (9/12/2024).

Johan mengungkapkan bahwa selama satu dekade terakhir, tidak ada peningkatan signifikan dalam produksi pangan domestik, sehingga Indonesia terus bergantung pada impor.

"Sebagai gambaran, impor beras pada 2024 saja meningkat hingga 121%. Produk pangan lainnya juga masih bergantung pada impor. Jangan sampai ini mengarah pada naturalisasi produk pangan impor sebagai pangan lokal," katanya.

Ia juga menyoroti data ketergantungan impor, seperti 97% kedelai, 82% susu, dan 70% gula yang berasal dari luar negeri. Johan menyebut situasi ini sangat ironis, mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan potensi besar di sektor pertanian.

Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meningkatkan kebutuhan susu dan daging, Johan menyarankan agar pemerintah mengutamakan pangan lokal seperti ikan dan produk agraris lainnya yang memenuhi standar gizi seimbang.

"Saya melihat harus ada kebijakan tegas untuk memberdayakan potensi pangan dalam negeri. Pertanian presisi, spesifik lokasi, dan keberpihakan kepada petani adalah kunci untuk mencapai swasembada," usulnya.

Johan juga mengkritik program food estate, yang menurutnya telah gagal memberikan hasil signifikan dalam peningkatan produksi pangan. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pendekatan berbasis petani dan peningkatan kesejahteraan mereka.

Johan menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki target swasembada pangan yang jelas dan terukur. "Setiap tahun, harus ada pengurangan impor pangan, peningkatan produktivitas nasional, dan perbaikan kesejahteraan petani. Kita harus belajar dari kegagalan era Jokowi agar swasembada benar-benar tercapai dalam lima tahun ke depan," tutupnya.

Dengan langkah-langkah konkret ini, Johan berharap pemerintah dapat mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan tanpa bergantung pada impor.