Jokowi Janji Hadir, Dokter Tifa Tidak Mau Berdamai

Sidang perdana kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dimulai.

Dalam sidang, dokter (dr) Tifa menyataan menolak berdamai. Sementara Jokowi berjanji akan hadir.

Kamis, 2 Juli 2026, sidang perdana dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat dr. Tifa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Di luar ruang sidang, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, kembali melempar trailer yang langsung menjadi santapan media.

Katanya, Jokowi siap hadir. Bukan cuma hadir. Siap membawa ijazah asli mulai dari SD, SMP, SMA, sampai S-1. Lengkap.

Seolah-olah mau ikut pameran arsip nasional. Misinya mulia, agar polemik ini selesai once and for all.

Kalimat itu, menurut Yakup, diperoleh langsung dari Jokowi sehari sebelum persidangan.

Publik membaca berita itu sambil mengangguk pelan. Bukan karena percaya. Bukan juga karena tidak percaya.

Tapi karena kalimat "siap hadir" sudah terdengar seperti nada dering yang terlalu sering diputar. Mari kita buka museum kenangan. Tahun 2025. Muhammad Taufiq menggugat perkara ijazah di Pengadilan Negeri Solo.

Jokowi tidak hadir pada sidang perdana. Tidak hadir pula saat mediasi.

Penjelasan kuasa hukumnya sederhana, Presiden ke-7 RI itu sedang menjalankan tugas kenegaraan ke Vatikan.

Di tengah proses tersebut memang muncul pernyataan, Jokowi siap hadir bila diperlukan.

Kalimatnya datang. Orangnya belum.

Belum sempat debu perkara itu turun, datang lagi gugatan Citizen Lawsuit (CLS), masih pada 2025. Hasilnya? Jokowi kembali tidak hadir dalam mediasi.

Kali ini alasan yang dibawa berbeda. Kuasa hukum menyatakan pihak Jokowi sangat keberatan karena menggugat Jokowi secara pribadi dianggap tidak tepat.

Bahkan penggugat dinilai tidak memiliki kewenangan meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Luar biasa. Di negeri ini, alasan pun mengalami regenerasi.

Episode baru, alasan baru. Yang tetap sama hanya penonton yang mulai kehilangan semangat berdebat.

Masuk tahun 2026. Sigit Pratama mengajukan gugatan perdata. Menariknya, salah satu dasar gugatan tersebut justru bertumpu pada ketidakhadiran Jokowi dalam persidangan-persidangan sebelumnya.

Jadi ceritanya berkembang. Awalnya membahas ijazah. Lama-lama berkembang menjadi membahas absensi.

Sedikit lagi tinggal menunggu mesin fingerprint dipasang di depan ruang sidang. Namun jangan buru-buru menyimpulkan. Dalam perkara pidana di Polda Metro Jaya, Jokowi justru hadir sebagai pelapor.

Bahkan ia menyatakan telah menunjukkan ijazah aslinya sebagai barang bukti laporan kepada polisi.

Karena statusnya pelapor, kehadiran itu memang diperlukan. Nah, di sinilah rakyat mulai membutuhkan papan tulis, spidol, diagram alur, serta dosen hukum acara perdata.

Dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Solo, Jokowi berstatus sebagai tergugat.

Hukum acara perdata memperbolehkan tergugat diwakili kuasa hukum. Kehadiran fisik bukan kewajiban mutlak.

Jadi secara hukum tidak ada pelanggaran ketika kuasa hukum mewakili. Karena itu setiap ketidakhadiran selalu disertai penjelasan, pernah karena tugas kenegaraan ke Vatikan, pernah karena sudah diwakili kuasa hukum, pernah pula karena adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban hadir.

Secara hukum masuk akal. Secara politik menjadi bahan debat. Secara media menjadi stok berita.

Secara netizen menjadi bahan bakar komentar. Secara rakyat? Sudah masuk fase kebal.

Mungkin kalau besok diberitakan sidang ijazah dipindahkan ke Bulan menggunakan roket, komentar terbanyak tetap, "Oh... lanjut lagi ya." Kini publik kembali diarahkan menunggu Kamis, 9 Juli 2026.

Agendanya mendengarkan perlawanan atau keberatan dari tim kuasa hukum dr. Tifa.

Bersamaan dengan itu, publik juga menunggu apakah kali ini pernyataan "siap hadir" benar-benar berubah menjadi kehadiran fisik Jokowi di ruang sidang.

Kalau datang, berita pecah. Kalau tidak datang, berita juga pecah.

Yang tidak pernah pecah hanya rasa bosan masyarakat.

Beginilah republik yang penuh talenta. Ada negara ekonominya diguncang inflasi. Ada sibuk perang tarif.

Ada berlomba mengembangkan kecerdasan buatan.

Sementara kita masih mampu menghidupkan satu topik yang usianya sudah cukup untuk masuk sekolah dasar.

Hebatnya lagi, setiap episode selalu dipromosikan seperti final Piala Dunia, padahal setelah peluit dibunyikan, yang berubah paling-paling cuma nomor perkara. Rakyat? Sudah tidak lagi memilih kubu.

Mereka memilih rebahan. Karena di negeri ini, yang paling awet bukan jalan tol, bukan jembatan, bukan pula janji kampanye, melainkan drama yang selalu berhasil menemukan season berikutnya.

Rosadi Jamani (Jurnalis Senior, Ketua Satu Pena Kalbar)