Jumlah Anggota DPR RI Perempuan untuk Periode 2024-2029 Cetak Sejarah Baru

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perempuan untuk periode 2024-2029 mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, dengan 127 perempuan mengisi kursi parlemen dari total 580 anggota dewan.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap peningkatan keterwakilan perempuan ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga dari kualitas para legislator perempuan.

"Kita berharap peningkatan keterwakilan itu tidak hanya dari kuantitas, tapi juga kualitas. Dengan demikian perempuan akan maksimal mewarnai semua proses di DPR RI," kata Puan, Jumat (18/10/2024).

Keterwakilan perempuan di DPR untuk periode ini meningkat sebanyak 22,1% dibandingkan periode sebelumnya. Pada Pemilu 1999, presentase anggota DPR perempuan hanya 8,2%, dan angkanya terus meningkat hingga mencapai 21,9% pada Pemilu 2024.

Puan meyakini bahwa DPR dapat segera merealisasikan kebijakan afirmatif berupa 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

“Keterwakilan perempuan di parlemen dapat memperkuat kualitas demokrasi dan membuat parlemen lebih responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat,” sambungnya.

Ia juga mengingatkan kepada para anggota DPR perempuan untuk tidak menganggap keberhasilan ini hanya sebagai pencapaian angka semata.

Menurut Puan, peningkatan keterwakilan perempuan di DPR harus dianggap sebagai kemajuan dalam perjuangan pemberdayaan perempuan.

“Pencapaian ini menjadi langkah besar dalam mewujudkan politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai isu, terutama terkait kesetaraan gender,” tutur Puan.

Puan menegaskan bahwa keberhasilan perempuan melenggang ke Senayan adalah bukti bahwa kesetaraan gender dalam politik bukanlah sekadar wacana.

“Hal ini menjadi realitas yang akan mengubah wajah legislasi nasional,” jelasnya.

Ia meminta anggota dewan perempuan untuk melanjutkan keberhasilan DPR periode sebelumnya, khususnya dalam isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Di bawah kepemimpinan Puan, DPR periode 2019-2024 berhasil menelurkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Perempuan parlemen harus membawa perspektif baru yang lebih komprehensif dalam proses pembuatan kebijakan, terutama dalam isu perlindungan perempuan dan anak,” papar Puan.

Ia menambahkan bahwa legislator perempuan harus bisa menghadirkan produk legislasi yang pro-perempuan dan memastikan akses pendidikan serta kesehatan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat.

“Perempuan di DPR harus bisa membuat perumusan kebijakan atau undang-undang yang mampu mensejahterakan isu-isu perempuan dan anak,” ucapnya.

Puan percaya bahwa setiap anggota DPR perempuan akan bekerja sepenuh hati dan tenaga meskipun harus menunjukkan kualitas dan kompetensinya.

“Perempuan dikenal memiliki kemampuan untuk membangun konsensus dan menghasilkan kebijakan yang lebih partisipatif dan inklusif,” ujarnya.

Dengan momentum peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen ini, Puan berharap agar setiap suara perempuan dapat didengar dan diperhatikan.

“Anggota DPR perempuan harus lebih tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi kaum perempuan,” tegasnya.

Puan mengajak seluruh anggota DPR perempuan untuk bekerja bersama memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya bagi kaum perempuan.

“Akselerasi kepemimpinan perempuan di dunia politik harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan kaum perempuan,” pungkasnya.[dnl]