KAMAKSI Desak Kepala BGN Dadan Hindayana Mundur

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Aktivis Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan saat ini amburadul tidak, sesuai keinginan Presiden Prabowo dan harapan masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski dan Sekjen DPP KAMAKSI, Sutisna dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (18/3/2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu langkah strategis dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyongsong Indonesia Emas 2045.

Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Dalam pelaksanaannya, MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.

Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipercaya untuk melaksanakan program MBG ternyata banyak menuai protes masyarakat dengan sejumlah persoalan.

Menurut Joko, pelaksanaan MBG yang belum merata ke tiap daerah, dugaan permainan pengadaan ompreng atau wadah makan dengan spesifikasi yang sulit, dan kualitas makanan yang dinilai belum memenuhi standar gizi merupakan beberapa persoalan yang perlu disoroti.

Selai itu, adanya kasus keracunan, dugaan permainan pemotongan anggaran dari Rp.10.000 ke Rp.8.000, ditambah lagi dugaan praktik rente dengan korporasi besar atas dominasi produk Mayora pada MBG Ramadhan semakin memperpanjangan persolan di program MBG.

"KAMAKSI menduga adanya "permainan" dalam pelaksanaan MBG. Carut marut MBG membuktikan Kepala BGN Dadan Hindayana tidak becus mengeksekusi perintah Presiden Prabowo," kata Joko.

Menurut Joko, kinerja Kepala BGN amburadul tidak selaras dengan Asta Cita. Cita-cita mulia Presiden Prabowo memberikan makan bergizi gratis kepada rakyat dengan anggaran yang besar seharusnya mampu diakselerasi oleh Kepala BGN secara baik.

"Tapi realitasnya banyak masyarakat yang mengkritik kinerja BGN. KAMAKSI bersama elemen masyarakat saat ini sedang membentuk tim investigasi di beberapa daerah untuk mendalami temuan penyimpangan di lapangan dan dugaan praktik rente," ungkapnya.

Hasil investigasi tersebut, lanjut Joko, nantinya akan diserahkan kepada pihak KPK terutama ke Presiden Prabowo agar segera ditindak lanjuti sesuai proses hukum yang berlaku jika nantinya ditemukan indikasi praktik korupsi atau permainan mafia dalam program MBG.

"KAMAKSI mendesak Kepala BGN Dadan Hindayana mundur saja dari jabatannya jika merasa tidak mampu melaksanakan perintah Presiden Prabowo dalam Program MBG untuk kesejahteraan rakyat," tegas Joko.

Sementar itu, Sekjen DPP KAMAKSI, Sutisna mengungkapkan bahwa pihaknya memproters keras pemberian makanan instan dalam MBG Ramadhan yang didominasi produk Mayora.

Menurutnya pemberian makanan instan tersebut dikhawtirkan akan membuat anak tidak lagi memperhatikan kadar gula atau kandungan gizi makanan yang dikonsumsi dan berdampak pada kesehatan.

"Mereka juga tidak akan melirik telur atau buah, lantaran dinilai terlalu biasa dan rasanya beda," kata Sutisna.

Program MBG, lanjutnya, juga seharusnya mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi lokal.

Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses distribusi dan produksi pangan bergizi, program ini dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Tapi pada pelaksanaan MBG Ramadhan malah didominasi produk korporasi besar seperti Mayora sebagai sajian utama. Patut dicurigai terjadi permainan dan dugaan praktik rente atas dominasi produk Mayora. Kenapa tidak disajikan makanan produk pelaku usaha kecil yang bergizi dalam MBG Ramadhan?" ungkap Sutisna.

"KAMAKSI mendesak KPK segera mendalami dugaan praktik rente tersebut secara transparan hingga masyarakat tidak lagi dibuat kecewa oleh oknum di BGN," lanjutnya.

KAMAKSI juga memberi peringatan keras kepada para Pejabat baik itu di pusat atau daerah termasuk Legislator untuk menjaga dengan baik amanah jabatan yang diberikan, jangan ada oknum pejabat coba mengkhianati Presiden Prabowo dengan melakukan praktik korupsi ataupun rente.

"Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan tidak ada yang kebal hukum dan koruptor akan di isolasi di penjara khusus. KAMAKSI menyatakan tegak lurus mengawal Asta Cita dan siap bersama Presiden Prabowo melawan para koruptor dan mafia di Negeri ini. Nafas kami panjang untuk melawan oknum pejabat korup, panjang umur pergerakan," tambah Ketum DPP KAMKSI, Joko Priyoski.[zul]