Fakta Nasional

Kasus Keracunan MBG Begitu Masif, Dasco Curiga Ada Unsur Kesengajaan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan menyelidiki kasus keracunan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. “Kami mendorong APH melak…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Editor Editor: Redaksi 📍 Nasional Friday, 26 September 2025 📖 1 menit
Kasus Keracunan MBG Begitu Masif, Dasco Curiga Ada Unsur Kesengajaan
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco/Foto:CNN
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan menyelidiki kasus keracunan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

“Kami mendorong APH melakukan investigasi langsung di lapangan untuk membedakan apakah kasus ini murni keracunan akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Kamis (25/9/2025).

Ia menyampaikan keprihatinan DPR atas maraknya kasus tersebut dan menekankan agar Badan Gizi Nasional (BGN) merespons dengan serius.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar program MBG bisa kembali berjalan sesuai tujuan awal.

"Untuk itu kita kasih kesempatan untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," ujar Dasco.

Dalam beberapa waktu terakhir, kasus dugaan keracunan akibat konsumsi menu MBG memang banyak terjadi di berbagai daerah. Kondisi ini memicu desakan dari Koalisi Kawal MBG agar program dihentikan sementara guna dilakukan evaluasi total.

Senada, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Eva Nurcahyani juga menilai penghentian sementara perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar.

Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan program. “Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului,” katanya, Rabu (24/9).

Dadan menambahkan, hingga kini belum ada kepastian kapan pembahasan bersama Presiden akan dilakukan.[zul]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK