Kasus LPEI Dibuka Kembali, Perjalanan Panjang Puluhan Triliun Dana Negara yang Hilang

ADA  perkara yang riuh di tahap pemeriksaan, saksi berderet dipanggil, bahkan tersangka sempat disebut telah ditetapkan. Namun perkara itu tak pernah benar-benar menjadi kasus hukum di pengadilan. Tanpa dakwaan, tanpa persidangan, dan tanpa putusan. Itulah gambaran penanganan awal dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Selama bertahun-tahun, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LPEI mengulang temuan yang serupa: pembiayaan bermasalah, pelanggaran prinsip kehati-hatian, serta rekomendasi yang diabaikan. Audit tersedia, indikasi penyimpangan nyata, tetapi proses penegakan hukum nyaris stagnan—hingga kasus ini memasuki babak baru.

Penyidikan Kejagung yang Tak Pernah Berujung (2021–2022)

Pada 2021, Kejaksaan Agung melalui Jampidsus membuka penyidikan dugaan korupsi LPEI. Sejumlah pejabat internal dan pihak swasta diperiksa. Bahkan kepada publik disampaikan bahwa puluhan saksi telah dimintai keterangan dan tersangka telah ditetapkan dalam klaster tertentu.

Namun proses tersebut berhenti di titik yang tak pernah dilampaui. Tidak ada pelimpahan perkara ke penuntutan. Tidak ada dakwaan. Tidak satu pun perkara LPEI disidangkan di Pengadilan Tipikor. Secara hukum, penyidikan itu menggantung tanpa pernah diuji melalui proses peradilan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah bukti yang ada tidak cukup kuat membangun konstruksi kerugian negara, ataukah perkara ini terlalu kompleks untuk ditangani dengan pendekatan penyidikan yang terbatas?

Audit Ada, Perkara Tak Pernah Lahir

Padahal, temuan BPK telah mencatat pola pembiayaan berisiko tinggi, konsentrasi kredit pada debitur besar, dan lemahnya sistem pengawasan internal LPEI. Namun audit reguler tidak otomatis menjadi alat bukti pidana. Tanpa audit forensik yang secara spesifik menghitung kerugian negara dan mengaitkannya dengan perbuatan melawan hukum, perkara pidana sulit dibawa ke pengadilan.

Inilah kelemahan utama fase Kejagung: penyidikan berjalan tanpa fondasi audit kerugian negara yang kuat dan teruji.

Titik Balik 2024: Data Fiskal Dibuka

Perubahan besar terjadi pada Maret 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan data hasil audit dan penelusuran internal kepada Kejagung dan KPK. Data tersebut mengungkap dugaan fraud pembiayaan LPEI senilai sekitar Rp2,5 triliun pada empat debitur tertentu. Dan itu baru sebagian kecil dari keseluruhan portofolio LPEI.

Sejak titik ini, kasus LPEI bergeser dari isu kredit bermasalah menjadi dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara. Namun Kejagung tidak menunjukkan eskalasi lanjutan. Tidak ada pengumuman tersangka baru, bahkan pada Agustus 2024 berkas perkara justru dilimpahkan ke KPK.

Langkah ini secara implisit menunjukkan bahwa perkara tersebut lebih siap ditangani oleh lembaga dengan pendekatan dan kewenangan yang berbeda.

KPK: Dari Data Menuju Dakwaan

KPK kemudian membuka penyidikan resmi. Tersangka diumumkan, kerugian negara dihitung secara sistematis berbasis LHP BPK, dan pendekatan follow the money diterapkan. Hubungan antara kebijakan pembiayaan, pencairan dana, dan manfaat yang diterima pihak tertentu ditelusuri secara komprehensif.

Jumlah tersangka bertambah, klaster diperluas, dan nilai potensi kerugian negara terus berkembang. Untuk pertama kalinya, kasus LPEI benar-benar bergerak menuju ruang sidang, bukan sekadar berhenti sebagai laporan audit atau rilis pemeriksaan saksi.

Soal Debitur Besar dan Disiplin Fakta

Nama-nama debitur besar, termasuk Grup Duniatex, kerap dikaitkan dengan LPEI. Secara fakta, Duniatex memang merupakan debitur LPEI. Namun hingga kini, tidak ada pernyataan resmi bahwa Duniatex menjadi tersangka atau objek penyidikan Kejagung pada 2021–2022, maupun termasuk dalam empat debitur yang datanya diserahkan Menteri Keuangan pada 2024.

Relasi keuangan tidak identik dengan tindak pidana. Justru di titik inilah audit forensik menjadi penting, untuk menilai apakah pembiayaan tersebut sesuai tujuan ekspor nasional atau menyimpan potensi penyimpangan yang belum terungkap. Itu adalah pertanyaan investigatif yang sah, bukan tuduhan.

Dua Fase, Dua Wajah Penegakan Hukum

Kasus LPEI menunjukkan kontras tajam dalam penegakan hukum. Fase Kejagung berhenti pada identifikasi tanpa pengadilan. Fase KPK membangun konstruksi hukum yang membawa audit dan data ke ruang sidang.

Pelajarannya jelas: audit tanpa penegakan hukum hanya akan menjadi arsip, dan penyidikan tanpa persidangan hanya akan menjadi kabar.

Kini, publik menunggu. Apakah perkara LPEI benar-benar dituntaskan hingga menyentuh puluhan korporasi dan puluhan triliun rupiah dana negara, atau kembali menjadi kisah tentang kasus yang pernah disidik—namun nyaris tak pernah diadili?

Narsum: Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).