Kebijakan Efisiensi Anggaran di Masa Ekonomi Lesu

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di bawah angka 5% pada kuartal I 2025 menimbulkan keprihatinan, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Telisa Aulia Falianty, ekonom dan Guru Besar FEB UI, menegaskan bahwa efisiensi memang penting, tetapi harus dijalankan dengan cermat agar tidak memperburuk kontraksi likuiditas dan tekanan harga komoditas.

Pemerintah berencana meluncurkan stimulus tambahan, antara lain diskon listrik, pada Juni 2025.

Namun, efektivitasnya bergantung pada keseimbangan antara penghematan dan pelonggaran fiskal untuk menjaga perputaran uang di masyarakat.

Telisa menjelaskan, penghematan anggaran pemerintah berdampak pada berkurangnya permintaan barang dan jasa, yang secara langsung menekan perputaran uang di masyarakat.

Ketika belanja pemerintah dipangkas, sektor-sektor tergantung anggaran negara—seperti infrastruktur dan program sosial—mengalami kontraksi. Ini mempengaruhi konsumsi dan investasi swasta, memperlambat laju pertumbuhan.

Faktor kedua adalah ketergantungan Indonesia pada harga komoditas global. Saat harga komoditas melemah, ekspor dan penerimaan negara ikut turun, menambah tekanan pada APBN.

Untuk meredam dampak ini, pemerintah telah mengumumkan skema diskon listrik dan insentif lain untuk mendorong konsumsi. Stimulus ini diharapkan mampu mengerek permintaan domestik, mengimbangi perlambatan dari sisi fiskal dan moneter.

Telisa menekankan, agar kebijakan efisiensi anggaran tidak kontra-produktif, program prioritas harus dipastikan menyentuh langsung sektor riil.

Misalnya, mempercepat penyaluran bantuan subsidi bagi industri padat karya atau mendukung UMKM melalui insentif pembiayaan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Q2 2025 diharapkan membaik.[dit]