Kebocoran Anggaran MBG Rp1,75 Triliun per Minggu, Pemerintah Disebut Abaikan Kajian Akademik

FAKTANASIONAL.NET - Kritik tajam kembali menerpa implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah berjalan selama satu setengah tahun terakhir.

Program nasional berskala besar ini dinilai mengalami inefisiensi luar biasa yang merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat fantastis.

Melansir data dari unggahan akun TikTok @Alvinoktama pada Jumat (19/6), Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan kerugian akibat salah kelola kebijakan ini ditaksir menembus Rp1,75 triliun per minggu.

Kebocoran anggaran publik yang masif tersebut dinilai menjadi bukti nyata dari pengabaian kajian ilmiah sejak awal perumusan kebijakan.

Menurut Wahyudi Askar, potensi penyelewengan ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun 2024 jauh sebelum program resmi digulirkan.

Studi komprehensif saat itu menunjukkan sekitar 46 persen masyarakat telah mengendus adanya potensi korupsi.

Pihaknya juga telah mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan vendor besar, melainkan menyerahkan pasokan langsung kepada komunitas sekolah serta pelaku UMKM lokal demi mencegah praktik culas.

Namun, berbagai peringatan dini mengenai risiko pengadaan, lemahnya pengawasan, hingga ancaman kasus keracunan massal sama sekali tidak didengar.

Wahyudi Askar menegaskan bahwa kerugian dari tata kelola negara ini sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat melalui uang pajak, sehingga penangkapan para koruptor saja dirasa tidak cukup tanpa adanya pemulihan aset yang hilang.

Ia juga menyoroti absennya naskah akademik resmi dari lembaga negara kredibel seperti BRIN atau Bappenas dalam penyusunan program nasional MBG.

Ketiadaan basis bukti empiris serta proyek percontohan (piloting) yang matang diduga kuat terjadi akibat adanya intervensi politik rente yang menguntungkan kelompok tertentu yang terafiliasi dengan lingkar kekuasaan.

Meskipun mengapresiasi empati pemerintah yang akhirnya mengakui adanya kekeliruan tata laksana, Wahyudi Askar tetap mendesak dilakukannya evaluasi total secara radikal.

Dengan sisa waktu tiga setengah tahun ke depan hingga tahun 2029, perbaikan sistem regulasi wajib dilakukan secara transparan sejak hari pertama agar keuangan negara tidak terus menguap sia-sia.[dit]