Kejagung Ucapkan Selamat, Publik Mulai Bertanya

SENYUM, jabat tangan, dan ucapan selamat. Begitulah wajah yang terlihat ketika Kejaksaan Agung memberikan ucapan selamat kepada Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara.

Hangat, rapi, penuh etika. Sebuah pemandangan yang, secara kasatmata, tidak lebih dari seremoni antarpejabat negara.

Tetapi politik dan kekuasaan punya satu kebiasaan yang kadang membuat hal sederhana menjadi menarik untuk dibaca lebih dalam: gestur selalu punya konteks.

Bukan berarti setiap jabat tangan menyimpan konspirasi. Bukan pula setiap senyum pejabat harus dicurigai sebagai tanda sebuah kesepakatan rahasia.

Namun ketika yang bertemu adalah institusi penegak hukum dan pejabat yang memegang salah satu posisi paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara, wajar jika publik memperhatikan.

Sebab masyarakat bukan hanya melihat siapa yang berjabat tangan. Masyarakat juga bertanya: setelah pergantian ini, ke mana arah permainan?

Pergantian Kursi, Pergantian Suasana

Pergantian pejabat merupakan bagian normal dalam pemerintahan. Jabatan datang dan pergi.

Nama berganti. Ruangan tetap sama. Meja tetap sama. Bahkan mungkin kursinya pun tidak berubah.

Yang seharusnya tidak berubah adalah prinsip.

Di sinilah seremoni menjadi menarik. Bukan karena senyum atau ucapan selamat itu salah, melainkan karena publik memiliki hak untuk membaca simbol-simbol kekuasaan secara kritis.

Apalagi ketika sebelumnya muncul berbagai ketegangan, kritik, atau perdebatan mengenai kebijakan dan penegakan hukum.

Maka pergantian figur di satu posisi strategis tentu dapat memunculkan pertanyaan tentang apakah akan ada perubahan pendekatan, prioritas, atau hubungan antarlembaga.

Pertanyaan itu tidak sama dengan tuduhan.

Justru negara demokratis membutuhkan ruang untuk bertanya sebelum masyarakat dipaksa menerima semuanya sebagai sesuatu yang sudah selesai.

Ada satu hal yang jauh lebih penting daripada siapa tersenyum kepada siapa.

Yakni bagaimana pemberantasan korupsi berjalan setelah pergantian pejabat.

Jika para pelaku korupsi disebut sebagai “maling”, maka pertanyaan publik sebenarnya sederhana: apakah setelah perubahan ini pemberantasan korupsi akan semakin kuat, semakin transparan, dan semakin tidak pandang bulu?

Atau justru ada ruang yang membuat sebagian pihak merasa lebih nyaman?

Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan prasangka. Jawabannya harus terlihat dari tindakan, proses hukum, keterbukaan informasi, dan keberanian aparat menindak perkara tanpa melihat siapa yang berdiri di baliknya.

Sebab dalam negara hukum, pergantian pejabat seharusnya tidak menjadi kemenangan bagi kelompok tertentu dan kekalahan bagi kelompok lainnya.

Yang seharusnya menang adalah hukum.

Yang seharusnya mendapatkan keuntungan adalah masyarakat.

Dan yang seharusnya merasa tidak nyaman adalah mereka yang memang memiliki persoalan dengan hukum—bukan mereka yang hanya berbeda pandangan politik.

Publik juga tidak membutuhkan pejabat yang setiap saat tampil tegang agar terlihat serius.

Senyum bukan kejahatan. Jabat tangan bukan bukti transaksi. Ucapan selamat bukan otomatis tanda persekongkolan.

Tetapi kekuasaan juga tidak boleh meminta masyarakat berhenti bertanya hanya karena adegannya terlihat sopan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hidup di ruang seremoni.

Masyarakat hidup di ruang nyata: membayar pajak, menghadapi harga kebutuhan, melihat kasus korupsi, menunggu keadilan, dan berharap hukum bekerja tanpa mengenal kasta.

Karena itu, biarlah para pejabat tersenyum.

Biarlah kamera menangkap jabat tangan mereka.

Namun setelah kamera dimatikan, publik tetap berhak bertanya:

Apa yang benar-benar berubah?

Sebab yang paling berbahaya bukan ketika masyarakat terlalu kritis terhadap kekuasaan.

Yang berbahaya adalah ketika masyarakat berhenti bertanya, sementara permainan di belakang panggung terus berjalan tanpa pernah dijelaskan.[dit]