Kekuasaan, Pujian, dan Keberanian Mengatakan Tidak

KEKUASAAN selalu berhadapan dengan satu ujian yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pidato, janji, atau tepuk tangan: kesediaan menerima kritik.

Sebab, keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya orang yang memberikan dukungan, tetapi juga oleh kemampuannya menghadapi pertanyaan yang tidak selalu menyenangkan.

Ironisnya, dalam kehidupan publik, pujian sering diterima sebagai tanda kesetiaan, sementara kritik justru dicurigai sebagai bentuk perlawanan.

Mereka yang menyampaikan apresiasi dianggap berada di barisan pendukung, sedangkan mereka yang mempertanyakan kebijakan kerap ditempatkan dalam posisi berseberangan.

Seolah-olah, mencintai negeri harus selalu berarti menyetujui penguasanya.

Cara pandang seperti itu perlu dipertanyakan.

Demokrasi tidak dibangun untuk menciptakan masyarakat yang selalu sepakat.

Demokrasi memberi ruang bagi perbedaan, menyediakan mekanisme pengawasan, dan menjamin bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dipersoalkan secara terbuka.

Tanpa ruang tersebut, dukungan berisiko berubah menjadi kepatuhan, sementara kekuasaan kehilangan kesempatan untuk mengoreksi dirinya sendiri.

Persoalan sesungguhnya bukan siapa yang memuji dan siapa yang mengkritik.

Persoalan utamanya adalah apakah suatu pendapat berdiri di atas fakta, apakah sebuah kebijakan membawa manfaat, dan apakah tindakan pemegang kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pujian bukan sesuatu yang keliru.

Pemimpin yang berhasil menjalankan program, memperbaiki pelayanan, atau menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat layak memperoleh apresiasi. Penghargaan terhadap hasil kerja merupakan bagian wajar dari kehidupan publik.

Namun, pujian kehilangan makna ketika diberikan tanpa pemeriksaan. Lebih berbahaya lagi apabila apresiasi diperlakukan sebagai kewajiban, sedangkan kritik dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan.

Pada titik itu, penilaian terhadap kinerja mulai bergeser menjadi penilaian terhadap keberpihakan.

Orang tidak lagi bertanya apakah sebuah kebijakan berhasil, melainkan siapa yang mendukungnya.

Perdebatan yang seharusnya membahas manfaat bagi masyarakat berubah menjadi pertarungan mengenai kedekatan, loyalitas, dan kepentingan.

Padahal, kebijakan publik tidak seharusnya dinilai berdasarkan siapa yang mengumumkannya. Program yang menjanjikan tetap perlu diperiksa anggarannya.

Keputusan yang disambut meriah tetap harus diuji pelaksanaannya. Pernyataan yang terdengar meyakinkan tetap membutuhkan bukti.

Nama besar tidak menggantikan data. Popularitas tidak menghapus kewajiban untuk menjelaskan. Dukungan mayoritas pun tidak otomatis menjadikan setiap keputusan benar.

Di sinilah integritas memperoleh maknanya. Integritas bukan sekadar keberanian membela seseorang ketika diserang, melainkan kesanggupan mempertahankan prinsip meskipun berhadapan dengan pihak yang disukai.

Seseorang yang sungguh-sungguh peduli terhadap kepentingan publik seharusnya mampu memberikan apresiasi ketika kebijakan berhasil dan menyampaikan keberatan ketika pelaksanaannya bermasalah.

Loyalitas yang sehat tidak meminta seseorang menanggalkan akal sehat. Sebaliknya, loyalitas semestinya mendorong keberanian untuk mengingatkan sebelum kesalahan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Sebab, pemimpin juga manusia yang dapat keliru membaca keadaan, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, atau menjalankan program yang hasilnya tidak sesuai harapan.

Mengakui kemungkinan tersebut bukan berarti merendahkan jabatan. Justru pengakuan itu menjadi dasar bagi pengawasan yang rasional.

Kekuasaan membutuhkan dukungan, tetapi dukungan tanpa evaluasi dapat membuat kesalahan sulit dikenali.

Pujian mungkin memberikan kenyamanan, tetapi tidak selalu memberikan jawaban. Terkadang, pertanyaan yang paling tidak menyenangkan justru membuka jalan menuju perbaikan

Kritik bukan vonis. Kritik merupakan bagian dari proses menguji keputusan, memperbaiki pelaksanaan, dan memastikan kewenangan tidak berjalan tanpa pengawasan.

Karena itu, sebuah pertanyaan tidak semestinya langsung diperlakukan sebagai tuduhan, sebagaimana perbedaan pendapat tidak otomatis membuktikan adanya niat buruk.

Dalam masyarakat demokratis, warga memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan, bagaimana program dilaksanakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan apa konsekuensi kebijakan terhadap kehidupan mereka.

Pertanyaan tersebut bukan gangguan terhadap pemerintahan. Pertanyaan itu merupakan bagian dari tanggung jawab publik.

Tentu, kritik juga harus tunduk pada etika. Tuduhan tanpa bukti, penyebaran informasi palsu, dan manipulasi fakta tidak menjadi benar hanya karena disampaikan atas nama kebebasan berekspresi.

Kritik yang bertanggung jawab membutuhkan argumentasi, ketelitian, dan kesediaan mengoreksi pernyataan apabila bukti menunjukkan kekeliruan.

Namun, standar yang sama harus berlaku ketika kritik diarahkan kepada pemegang kekuasaan. Ketidaksukaan terhadap suatu pertanyaan tidak dapat menggantikan kewajiban untuk menjawab substansinya.

Jika sebuah pemberitaan dinilai keliru, jawaban yang paling berguna adalah menghadirkan data, memberikan klarifikasi, dan menggunakan mekanisme koreksi atau hak jawab sesuai ketentuan.

Jika sebuah kebijakan dipersoalkan, penjelasan yang relevan adalah menunjukkan dasar keputusan, proses pelaksanaan, serta hasil yang dapat diperiksa.

Menyebut pengkritik sebagai lawan tidak menyelesaikan persoalan yang dipertanyakan. Sebaliknya, tindakan tersebut dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari substansi menuju pertarungan identitas: siapa kawan, siapa lawan, siapa yang dianggap setia, dan siapa yang dicurigai membangkang.

Pola pikir semacam itu juga berbahaya bagi kebebasan pers. Media memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi informasi, menjaga akurasi, menghormati hak jawab, dan membedakan fakta dari opini.

Pers bukan lembaga yang bebas dari kesalahan. Namun, kesalahan jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme yang bertanggung jawab, bukan melalui upaya membungkam pemberitaan hanya karena isinya tidak menyenangkan pihak tertentu.

Kebebasan pers berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Ketika ruang jurnalistik menyempit akibat tekanan, yang dipertaruhkan bukan semata-mata kenyamanan wartawan, melainkan kesempatan publik untuk mengetahui persoalan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Pers yang profesional harus berani mengawasi kekuasaan sekaligus bersedia mengoreksi dirinya sendiri.

Pemegang kekuasaan pun perlu memahami bahwa pengawasan bukan penghapusan kewibawaan.

Kewibawaan justru dapat tumbuh ketika pertanyaan dijawab dengan terbuka, kritik diperiksa secara objektif, dan kesalahan diperbaiki tanpa mencari kambing hitam.

Keberanian mengatakan tidak menjadi penting ketika seseorang diminta menyetujui sesuatu yang bertentangan dengan fakta, etika, atau kepentingan masyarakat.

Kata tidak tidak selalu berarti penolakan terhadap seseorang. Dalam keadaan tertentu, kata itu merupakan penegasan bahwa prinsip tidak boleh dikorbankan demi menjaga hubungan atau memperoleh penerimaan.

Menolak kebijakan yang belum memiliki dasar memadai, mempertanyakan penggunaan kewenangan, atau meminta transparansi bukan tindakan permusuhan apabila dilakukan melalui cara yang sah dan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat tidak membutuhkan orang-orang yang selalu menentang. Masyarakat juga tidak membutuhkan orang-orang yang selalu membenarkan.

Yang dibutuhkan adalah keberanian menilai secara adil: mendukung ketika terdapat alasan yang kuat, mengkritik ketika ditemukan persoalan, dan bersedia mengubah pendapat ketika bukti menunjukkan hal berbeda.

Pada akhirnya, kekuasaan bukan tujuan yang harus dipuja, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pujian boleh diberikan, tetapi tidak boleh menggantikan evaluasi.

Kritik boleh disampaikan, tetapi harus berlandaskan fakta. Pers harus bebas menjalankan fungsi jurnalistiknya, sekaligus mematuhi etika dan hukum yang berlaku.

Demokrasi kehilangan kedalaman ketika kesetiaan diukur dari seberapa sering seseorang mengangguk. Ia kehilangan keseimbangan ketika pertanyaan dianggap ancaman dan persetujuan diperlakukan sebagai satu-satunya tanda kepedulian.

Sebab, keberanian terbesar dalam kehidupan publik bukanlah kemampuan memuji ketika pujian sedang disukai, melainkan kesanggupan menjaga kejujuran ketika kebenaran berpotensi membuat seseorang kehilangan kenyamanan.

Kekuasaan boleh menerima penghormatan, tetapi tidak boleh menuntut pembenaran tanpa batas. Kritik bukan musuh kekuasaan, dan pujian bukan sertifikat kebenaran.

Yang layak memperoleh kesetiaan tertinggi adalah kepentingan publik, kejujuran, dan prinsip yang tetap tegak sekalipun berhadapan dengan mereka yang memegang kewenangan.[dit]