Fakta Nasional

Kemendagri-BPS Berkolaborasi, Mendagri Tito Ungkap Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran

FAKTANASIONAL.NET — Pemerintah terus mematangkan persiapan Sensus Ekonomi 2026 demi menghasilkan cetak biru perekonomian nasional yang akurat. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa validitas data merupakan pilar utama dalam…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Jessy Serianda Editor: Redaksi 📍 Nasional Wednesday, 17 June 2026 📖 1 menit
Kemendagri-BPS Berkolaborasi, Mendagri Tito Ungkap Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan mengenai pentingnya sinergi data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta./Puspen Kemendagri.

FAKTANASIONAL.NET — Pemerintah terus mematangkan persiapan Sensus Ekonomi 2026 demi menghasilkan cetak biru perekonomian nasional yang akurat.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa validitas data merupakan pilar utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Tito, kualitas kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai fondasi pengambilan keputusan.

"Data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data, kita bisa membuat kebijakan. Makin akurat datanya, maka kebijakan juga akan makin baik," ujar Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dikutip Rabu (17/6/2026).

Baca Juga: Wali Kota Tjhai Chui Mie Sampaikan Aspirasi Pembangunan Kota Singkawang kepada Kemendagri

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memotret kondisi riil perekonomian masyarakat secara menyeluruh melalui Sensus Ekonomi 2026.

Sinergi Pusat dan Daerah

Sebagai bentuk komitmen nyata, Kemendagri bersama BPS telah resmi menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB).

SEB ini akan menjadi panduan dan payung hukum pelaksanaan sensus di seluruh pelosok Indonesia.

Tito mengingatkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda di tingkat pusat. Pemerintah daerah (Pemda) justru menjadi pihak yang akan sangat diuntungkan oleh data mutakhir ini untuk memahami dinamika ekonomi di wilayah masing-masing.

Dengan basis data yang kuat, pemerintah di berbagai tingkatan diharapkan dapat:

  • Mengidentifikasi potensi ekonomi daerah yang belum tergarap.

  • Memetakan tantangan nyata yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

  • Menyusun program pembangunan yang jauh lebih tepat sasaran dan efisien.

Tito juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendukung penuh jalannya sensus ini agar data yang dihasilkan valid dan akuntabel.

Ia berharap hasil akhir dari Sensus Ekonomi 2026 mampu mendorong pembangunan nasional yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Baca Juga: Mendagri Tito Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemendagri


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK