Fakta Nasional

Kemenhut Izin Umrah, Wamenhut Wakilkan Rapat Fenomena El Nino

FAKTANASIONAL.NET - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dilaporkan berhalangan hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (14/7/2026), karena sedang menunaikan ibadah umrah. "Beliau izin menunaikan ibadah umrah," kata Alex kepada wartawa…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Wednesday, 15 July 2026 📖 1 menit
Kemenhut Izin Umrah, Wamenhut Wakilkan Rapat Fenomena El Nino
Kemenhut Izin Umrah, Wamenhut Wakilkan Rapat Fenomena El Nino /(ANTARA FOTO)
) -->

FAKTANASIONAL.NET - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dilaporkan berhalangan hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (14/7/2026), karena sedang menunaikan ibadah umrah.

"Beliau izin menunaikan ibadah umrah," kata Alex kepada wartawan, Selasa (14/7/2026), dikutip redaksi dari detikcom.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Kementerian Kehutanan diwakili oleh Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki.

Isu krusial yang dibahas adalah kesiapan pemerintah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat dampak fenomena El Nino 2026–2027.

Data yang dipaparkan Wamenhut menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai bersama. Hingga 15 Juli 2026, terpantau 1.007 titik panas (hotspot) berdasarkan pantauan satelit Terra, Aqua NASA, dan MODIS. Angka ini melonjak drastis sekitar 205 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang hanya mencatat 330 titik panas.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, luas area karhutla mencapai 81.077 hektare, dengan 55 persen terjadi di tanah mineral dan 45 persen di lahan gambut, khususnya di Kalimantan Barat dan Riau.

Selain membahas karhutla, forum tersebut juga menyoroti kasus pembunuhan satwa tapir di Mesuji.

Wamenhut menjelaskan bahwa fragmentasi hutan akibat perladangan dan pertanian di Hutan Produksi Register 45 telah memicu intensitas interaksi negatif antara satwa liar dan manusia.

Saat ini, pihak BKSDA bekerja sama dengan Polres Mesuji telah menangkap empat pelaku, sementara dua lainnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Pemerintah berkomitmen meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di area konsesi untuk melindungi tutupan hutan yang tersisa sekaligus meminimalisir risiko konflik satwa di masa depan.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK