Kendalikan Inflasi Daerah: Pemda Jangan Seperti Damkar dan Berharap Mujizat

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegur pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai belum serius mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Padahal, rapat koordinasi pengendalian inflasi telah rutin digelar setiap pekan selama lebih dari dua tahun terakhir.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengungkapkan, sejak 22 September 2022 hingga kini, pihaknya telah menyelenggarakan sekitar 140 kali rapat koordinasi. Namun, hasilnya belum sepenuhnya terlihat karena sebagian daerah belum menjalankan langkah konkret di lapangan.

“Dengan 140 kali rapat, seharusnya tim teknis dan kepala dinas sudah hafal pola harga musiman, kapan cabai atau bawang naik,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Ia menekankan pentingnya analisis data minimal tiga tahun terakhir agar daerah dapat memprediksi kenaikan harga dan melakukan langkah antisipatif.

“Jangan tunggu harga naik dulu baru bergerak. Kita harus mencegah, bukan sekadar memadamkan api,” tegasnya.

Tomsi juga mengapresiasi daerah yang aktif menggelar operasi pasar murah serta pengendalian harga beras dan minyak goreng, yang menurutnya telah berhasil menurunkan harga di sebagian besar wilayah.

Namun, ia menyoroti masih banyak daerah yang pasif. Dari hampir 500 kabupaten dan kota, hanya 43 daerah yang melaksanakan penuh enam langkah utama pengendalian inflasi.

Sedangkan sebanyak 158 daerah melaksanakan sebagian besar, sementara 287 daerah lainnya belum menunjukkan aksi nyata.

“Bahkan ada 25 daerah yang hanya mengharapkan anugerah Tuhan tanpa bekerja,” ujarnya menegaskan.

Tomsi menutup dengan pesan agar seluruh kepala daerah tidak sekadar hadir dalam rapat, tetapi memastikan setiap arahan dijalankan dengan tindakan nyata di lapangan.[zul]