Ketegangan di Parlemen: Presiden Prabowo Instruksikan Menkeu Copot Pimpinan Bea Cukai yang Lamban

FAKTANASIONAL.NET - Dalam upaya menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera merombak jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dilansir dari CNN, perintah ini disampaikan langsung oleh kepala negara dalam pidato Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Langkah radikal ini diambil sebagai respons atas maraknya keluhan dari para pelaku usaha mengenai praktik pungutan liar (pungli) yang menghambat roda perekonomian nasional.

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan bebas korupsi. Dirinya memperingatkan seluruh jajaran menteri dan kepala badan agar tidak mengadopsi mentalitas kerja yang lamban.

"Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha (nanti bagaimana efeknya), bukan kumaha engke (bagaimana nanti)," ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut secara lugas, menekankan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Fokus utama restrukturisasi kali ini tertuju pada institusi Bea Cukai yang dinilai memerlukan pembenahan total dalam sistem pengawasan ekspor dan impor.

Prabowo menggarisbawahi bahwa jabatan pimpinan bukanlah posisi yang aman jika tidak dibarengi dengan performa yang nyata.

Menkeu Purbaya diinstruksikan secara langsung untuk tidak ragu mencopot pejabat yang dinilai gagal memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan demi melindungi hak-hak ekonomi rakyat.

Menanggapi instruksi presiden yang cukup mengejutkan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan perintah pembersihan internal.

Terkait isu pencopotan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, Purbaya menegaskan akan melakukan pemeriksaan detail dan evaluasi komprehensif terlebih dahulu.

Pihaknya berjanji akan bertindak cepat dan tegas begitu instruksi resmi dikeluarkan guna memastikan stabilitas iklim investasi tanah air tetap terjaga.[dit]