Ketika Penjaga Ikut Dijaga, Jaksa vs Polisi di Arena Korupsi

MALAM itu, panggung pemberantasan korupsi berubah menjadi sebuah arena yang mengundang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Kepolisian bergerak serentak melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan beberapa perkara besar.

Dari sebuah brankas di Kafe de'Clan Signature, Cipete, aparat menyita uang dalam berbagai mata uang asing senilai puluhan miliar rupiah.

Di lokasi lain, sebuah money changer juga digeledah dan menghasilkan temuan miliaran rupiah dalam valuta asing.

Operasi berlanjut ke sebuah rumah di kawasan Sentul dengan hasil penyitaan emas batangan puluhan kilogram beserta uang asing.

Sampai di titik ini, publik melihat sebuah operasi penegakan hukum yang lazim. Barang bukti dipamerkan. Nilainya fantastis. Perkaranya besar. Semuanya tampak mengikuti pola yang selama ini dikenal dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi kelas kakap.

Namun beberapa jam kemudian, perhatian publik bergeser.

Di saat berita mengenai penyitaan uang dan emas masih memenuhi ruang informasi, rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) mendadak dijaga puluhan prajurit TNI.

Hampir seketika, ruang publik dipenuhi berbagai spekulasi. Benarkah akan ada penggeledahan? Apakah pengamanan itu berkaitan dengan operasi yang sedang berlangsung? Ataukah ada alasan lain yang sama sekali berbeda? Hingga tulisan ini disusun, belum ada penjelasan resmi yang secara utuh menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Dalam negara hukum, kekosongan informasi hampir selalu menjadi pupuk paling subur bagi tumbuhnya kecurigaan.

Selama ini Kejaksaan maupun Polri dikenal sigap menggelar konferensi pers setiap kali mengungkap tindak pidana. Barang bukti ditampilkan di hadapan kamera. Kronologi dijelaskan. Konstruksi perkara diuraikan. Pasal-pasal yang disangkakan dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi itulah yang menjadi salah satu fondasi kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Karena itu, dalam peristiwa kali ini publik menunggu sikap yang sama. Bukan sekadar klarifikasi yang sepotong-potong, melainkan penjelasan yang utuh, jernih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya penyitaan uang puluhan miliar rupiah atau emas puluhan kilogram. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas institusi penegak hukum itu sendiri.

Publik tentu tidak berhak menghakimi siapa pun tanpa bukti. Namun publik juga tidak dapat diminta berhenti bertanya ketika dua peristiwa besar berlangsung hampir bersamaan: operasi penyitaan aset bernilai fantastis dan pengamanan ketat terhadap kediaman seorang pejabat tinggi penegak hukum. Bertanya bukanlah fitnah. Bertanya adalah hak warga negara dalam sebuah demokrasi.

Apabila memang tidak ada keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut, maka penjelasan resmi merupakan cara paling elegan untuk mengakhiri segala spekulasi. Sebaliknya, apabila ruang informasi terus dibiarkan kosong, maka rumor akan bekerja lebih cepat daripada fakta. Dan ketika rumor mengambil alih ruang publik, institusi penegak hukumlah yang pertama kali menanggung akibatnya.

Negara hukum tidak boleh membiarkan persepsi dibangun oleh bisik-bisik. Hukum harus berbicara melalui fakta, bukan membiarkan masyarakat menyusun sendiri potongan-potongan cerita yang belum lengkap. Sebab keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan di hadapan publik.

Kini sorotan masyarakat tidak lagi semata-mata tertuju pada uang yang disita atau emas yang ditemukan. Perhatian justru mengarah kepada sesuatu yang jauh lebih bernilai: apakah negara mampu menunjukkan bahwa setiap institusi penegak hukum berdiri di atas prinsip yang sama, tanpa perlindungan, tanpa pengecualian, dan tanpa standar ganda.

Korupsi tidak pernah hanya menguji integritas pelakunya. Korupsi juga menguji keberanian negara membuka seluruh fakta kepada publik. Sebab dalam negara hukum, yang paling berbahaya bukan ketika rakyat bertanya, melainkan ketika negara memilih diam. Di situlah rumor mulai mengambil alih pekerjaan hukum, dan di situlah kepercayaan publik mulai dipertaruhkan.

Dikutip dari Facebook, 9 Juli 2026

Penulis: Darius Leka, SH (Advokat, Pengamat Hukum dan Jurnalis Senior)