Ketua DPR Desak Pengusutan Kasus Penembakan PMI di Malaysia

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak agar kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia diusut tuntas. Ia juga meminta Pemerintah segera melakukan mitigasi agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Kementerian terkait dan aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti kasus ini, menyelidiki secara mendalam, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Sebagaimana diketahui, lima warga negara Indonesia (WNI) yang diduga merupakan PMI ilegal menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Dalam insiden tersebut, satu orang bernama Basri tewas, sementara empat lainnya mengalami luka-luka, dua di antaranya dalam kondisi kritis.

Saat ini, jenazah Basri telah tiba di kampung halamannya di Riau, sementara empat korban lainnya masih menjalani perawatan di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Puan menegaskan bahwa Pemerintah harus segera bertindak untuk memastikan perlindungan bagi para korban serta mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Pemerintah harus memastikan perlindungan bagi warga negara kita yang menjadi korban dan melakukan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

Puan juga mendukung langkah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang tengah menekan otoritas Malaysia agar transparan dalam mengusut kasus ini.

Terlebih, berdasarkan kesaksian korban, mereka tidak melakukan perlawanan saat kejadian, sehingga muncul dugaan adanya penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force oleh aparat Malaysia.

DPR RI, kata Puan, akan terus mengawal kasus ini melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Mengenai kemungkinan DPR meminta penjelasan resmi dari Pemerintah, ia menyerahkan hal tersebut kepada komisi yang membidangi urusan perlindungan PMI.

“Komisi terkait tentu akan menindaklanjuti persoalan ini sesuai dengan kewenangannya,” pungkas Puan.[dnl]