Ketua DPR Dukung Reformasi Polri Menyeluruh

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, perubahan harus mencakup perbaikan internal maupun eksternal lembaga kepolisian.

“Transformasi dari dalam hingga keluar perlu dilakukan demi perbaikan yang maksimal dan bermanfaat bagi bangsa serta negara. Siapa pun boleh memberi masukan, asalkan tujuannya sama, yaitu untuk kebaikan bangsa dan negara,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Pernyataan ini merespons desakan sejumlah tokoh, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menekankan pentingnya reformasi Polri. Dorongan publik terhadap peningkatan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas aparat juga semakin menguat.

Puan menilai, reformasi Polri merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan pengawalan serius. Sebagai institusi penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Karena itu, langkah perbaikan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat.

“Pada prinsipnya, kita semua punya tanggung jawab untuk melakukan pembenahan. DPR akan mendukung setiap upaya yang terbukti memberi manfaat nyata bagi bangsa,” tegas legislator PDI-Perjuangan dari dapil Jawa Tengah V tersebut.

Ia menambahkan, reformasi Polri tak hanya soal kelembagaan dan prosedur, tetapi juga menyangkut budaya organisasi, sistem rekrutmen, hingga peningkatan integritas aparat di lapangan. Tanpa perubahan menyeluruh, reformasi hanya akan sebatas wacana.

DPR, lanjut Puan, akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan proses reformasi berjalan sesuai harapan publik. “Reformasi harus membuat Polri semakin dipercaya rakyat. Itu ukuran keberhasilan yang sebenarnya,” ujarnya.

Meski wacana reformasi Polri sudah muncul sejak 1998, kritik publik terkait penyalahgunaan kewenangan, rendahnya transparansi, dan pelanggaran etik aparat masih terus terjadi.

Puan optimistis, dengan sinergi DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil, transformasi menyeluruh di tubuh Polri dapat diwujudkan.[zul]