Ketua DPR Minta Pemerintah Serius Berantas Judi Online yang Sasar Anak-Anak

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam pemberantasan judi online (judol) yang kini semakin mengkhawatirkan karena menyasar anak-anak. Puan menilai judi online dapat merusak masa depan generasi penerus Indonesia jika tidak segera ditangani.

"Judi online kini semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Anak-anak semakin banyak yang terpapar karena mudahnya akses melalui internet. Ini mengancam masa depan generasi muda kita," ujar Puan, Jumat (15/11/2024).

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah anak yang terpapar judi online meningkat hingga 300%. Sepanjang tahun ini, PPATK mencatat lebih dari 197.000 anak di Indonesia terlibat judi online, dengan rentang usia 11-19 tahun.

Di Jakarta, terdapat 1.836 anak di bawah usia 17 tahun yang terlibat dalam aktivitas ini, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 2,29 miliar. Puan menyebut temuan ini sebagai "kabar sangat mengkhawatirkan" yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Puan menyoroti pengaruh internet yang besar terhadap anak-anak, terutama karena minimnya pengawasan orang tua. Menurutnya, anak-anak terpapar judi online melalui iklan pada gim, promosi di media sosial, hingga lingkungan keluarga yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

"Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak karena mereka menjadi korban dari kurangnya pengawasan dan edukasi. Ini bukan hanya soal akses teknologi, tetapi juga ketahanan keluarga dan perlindungan generasi mendatang," katanya.

Mantan Menteri Koordinator PMK ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas online anak-anak, serta perlunya edukasi di lingkungan keluarga dan sekolah tentang bahaya judi online.

"Kesadaran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak sangatlah penting. Mereka harus bekerja sama dengan sekolah untuk mencegah penyebaran judi online di kalangan anak-anak," tambahnya.

Puan mendorong Pemerintah untuk bekerja sama dengan penyedia layanan internet dalam memblokir situs-situs judi online. Selain itu, program literasi digital bagi anak-anak, remaja, dan orang tua juga dinilai penting. Ia juga mengusulkan agar sekolah meningkatkan program ekstrakurikuler untuk mengurangi penggunaan gadget di kalangan siswa.

"Kegiatan non-akademik seperti ekstrakurikuler tidak hanya membantu anak-anak mengembangkan keterampilan, tetapi juga mengalihkan perhatian mereka dari konten-konten buruk di internet," jelasnya.

Puan menilai, program berkelanjutan terkait ketahanan keluarga juga diperlukan untuk melindungi anak-anak dari dampak judi online. Hal ini mencakup edukasi mengenai bahaya judol, baik dari segi ekonomi maupun dampaknya pada kehidupan keluarga.

Puan menyoroti bagaimana judi online tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga merusak hubungan dalam keluarga. Ketika seseorang kecanduan judi, ia cenderung mengabaikan tanggung jawab keluarga, yang berdampak pada hak-hak anak, seperti pendidikan, pemenuhan gizi, dan tumbuh kembang.

"Anak-anak dengan anggota keluarga yang kecanduan judol sering kali kekurangan dukungan emosional dan finansial. Ini bisa menghambat mereka mencapai potensi terbaiknya," katanya.

Puan meminta Pemerintah untuk berkolaborasi dengan semua pihak terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), PPATK, sekolah, dan lembaga lainnya, dalam memberantas judi online, khususnya di kalangan anak-anak.

"Kami mendukung penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi aktivitas judi online. Namun, langkah preventif, seperti literasi digital dan edukasi masyarakat, juga harus menjadi prioritas," pungkasnya.

Puan menutup dengan harapan agar Pemerintah mampu melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman judi online demi masa depan bangsa yang lebih baik.[dnl]