Ketua DPR RI Dukung Kebijakan Kenaikan Gaji Guru di 2025

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyambut baik kebijakan Pemerintah yang menaikkan gaji guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun honorer, mulai tahun 2025. Ia menilai langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui penguatan kesejahteraan guru.

“Peningkatan kesejahteraan guru sudah menjadi kewajiban negara. Semoga kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas para pendidik anak bangsa,” ujar Puan, Jumat (29/11/2024).

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan skema kenaikan gaji guru pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Kamis (28/11). Kenaikan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer yang selama ini masih jauh dari penghasilan layak.

Puan berharap kenaikan gaji ini mampu meningkatkan semangat dan motivasi para guru, yang disebutnya sebagai pahlawan pendidikan.

“Kesejahteraan guru sangat vital, mengingat banyak dari mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Keadilan untuk guru harus terus diperjuangkan,” katanya.

Puan mengungkapkan, rendahnya kesejahteraan membuat sebagian besar guru mencari pekerjaan sampingan atau bahkan terlilit utang. Data menunjukkan 55,8% guru memiliki pekerjaan lain, sementara 79,8% terjerat utang. Bahkan, 42% masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal diketahui berprofesi sebagai guru.

“Guru honorer yang penghasilannya jauh dari cukup harus menjadi prioritas. Mereka berperan besar mencetak generasi unggul Indonesia dan harus mendapatkan perhatian khusus,” ujar Puan.

Meski menyambut baik kebijakan kenaikan gaji, Puan mengingatkan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK masih menghadapi berbagai kendala. Pemerintah sebelumnya menargetkan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK, namun realisasi program ini berjalan lambat.

“Kita sesalkan pengangkatan guru menjadi ASN atau PPPK tidak sebanding dengan kebutuhan yang mendesak,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK, seperti manipulasi data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan praktik percaloan yang melibatkan oknum tertentu.

“Fenomena ini merugikan guru yang benar-benar memenuhi syarat dan harus menjadi perhatian serius Pemerintah,” tambahnya.

Puan menekankan, untuk menciptakan pendidikan berkualitas, kesejahteraan dan integritas para pendidik harus menjadi prioritas. Ia berharap Pemerintah dapat memastikan kebijakan kenaikan gaji dan pengangkatan guru honorer berjalan lancar tanpa hambatan.

“Guru adalah kunci mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. Kita harus pastikan mereka mendapatkan hak dan perlakuan yang adil,” pungkasnya.

Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2024, jumlah guru di Indonesia mencapai 2.988.775 orang, dengan rincian:

ASN PNS: 1.012.028
ASN PPPK: 708.839
Guru honorer di sekolah negeri: 428.640
Guru di sekolah swasta: 839.268

Puan menutup dengan harapan agar seluruh persoalan guru, termasuk pengangkatan honorer dan distribusi kesejahteraan, dapat segera diselesaikan demi pendidikan Indonesia yang lebih baik.[dnl]