Ketua Komisi III DPR RI Kutuk Penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengecam keras aksi penembakan yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Penembakan ini dilakukan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari, yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Kami meminta peristiwa ini diusut tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya korban, maupun latar belakang yang menyebabkan pertikaian ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/24).

Habiburokhman, yang juga merupakan politisi Partai Gerindra, menyebut informasi awal yang diterima Komisi III menunjukkan peristiwa ini bermula dari penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal jenis galian C yang dilakukan oleh AKP Ulil Ryanto Anshari.

"Ini harus diusut secara tuntas, apakah pelaku terlibat sebagai pembeking tambang ilegal yang ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim dan jajarannya," tegasnya.

Habiburokhman menyatakan kepercayaannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas oknum yang terlibat. Ia menilai Kapolri memiliki standar ketat dalam menangani kasus pelanggaran etik maupun pidana di tubuh Polri.

"Kami yakin Pak Kapolri mampu menertibkan anggotanya. Kalau standarnya Pak Sigit, orang-orang seperti ini tidak akan diberi ampun. Pasti akan diproses tegas, baik secara pidana maupun etik, dan dihukum seberat-beratnya," kata Habiburokhman.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat dini hari (22/11/24) pukul 00.43 WIB di area parkir Polres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan.

Berdasarkan dugaan awal, penembakan terjadi karena AKP Dadang Iskandar tidak terima dengan tindakan tegas AKP Ulil Ryanto Anshari yang menangkap tersangka terkait aktivitas tambang ilegal.

Habiburokhman menambahkan, kasus ini menjadi pengingat bahwa Polri harus terus melakukan reformasi internal untuk mencegah kejadian serupa. "Kejadian ini menunjukkan masih adanya celah yang perlu diperbaiki di tubuh Polri. Kami di Komisi III akan terus mendukung Kapolri untuk memastikan tindakan tegas terhadap oknum yang merusak citra institusi," pungkasnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan luas atas integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera memberikan kejelasan dan penanganan hukum yang transparan dalam kasus ini. [dnl]