Fakta Nasional

Soal Dugaan Korupsi Koata Haji, Khalid Basalamah Kooperatif dan Tegas di Mata KPK

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pendakwah kondang Ustaz Khalid Basalamah angkat bicara usai dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa kedatangannya ke gedung KPK…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Saturday, 28 June 2025 📖 1 menit
Soal Dugaan Korupsi Koata Haji, Khalid Basalamah Kooperatif dan Tegas di Mata KPK
Ustaz Khalid Basalamah/(instagram)
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pendakwah kondang Ustaz Khalid Basalamah angkat bicara usai dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa kedatangannya ke gedung KPK pada 23 Juni 2025 semata-mata bentuk ketaatan sebagai warga negara dan implementasi Ahlussunah wal Jamaah.
Mengutip Surah An-Nisa ayat 59, Khalid menegaskan bahwa umat Islam wajib taat kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat.

“Ketika KPK meminta saya datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah,” ujarnya dalam video “Talkshow Tanya Ustaz” yang diunggah 26 Juni 2025.

Ia menegaskan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan dugaan korupsi, karena posisinya hanya sebagai praktisi travel umrah dan haji, bukan pejabat Kementerian Agama.

Ustaz Khalid mengkritik media yang menurutnya berlebihan dan provokatif. Beberapa judul berita seolah-olah ia sudah berstatus tersangka, padahal proses di KPK masih sebatas klarifikasi informasi.

Ia mengimbau umat untuk memeriksa kebenaran berita sesuai Surah Al-Hujurat ayat 6: “Jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.” Penyelidik KPK, menurut Budi Prasetyo, mengapresiasi sikap kooperatif Khalid yang memberi informasi penting seputar mekanisme kuota haji.

Khalid Basalamah berharap agar media dapat menyajikan informasi yang edukatif dan tidak memecah belah persatuan bangsa.

Sementara itu, KPK terus membuka peluang memanggil pihak lain, termasuk mantan Menteri Agama, untuk memperjelas konstruksi perkara dugaan korupsi kuota haji ini.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK