Kinerja Polri Jadi Sorotan, Indeks Keamanan Indonesia Jongkok di Bawah Timor Leste

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Analis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra membedah kabar buruk tentang index tata kelola bidang keamanan Indonesia yang dirilis Global Peace Index (GPI) 2026.

Indonesia secara resmi mencatat kemunduran serius dalam tata kelola keamanan domestik, setelah terlempar ke peringkat 69 dunia dengan skor keseluruhan 1,918.

Posisi ini menempatkan Indonesia jauh di bawah negara tetangga, Timor-Leste, yang kokoh di peringkat 32 dunia dengan skor jauh lebih aman sebesar 1,681 (dalam indeks ini, skor yang lebih rendah menunjukkan kondisi yang lebih damai).

"Penurunan performa Indonesia sebesar 2,5 persen dibanding tahun sebelumnya membongkar rapuhnya fondasi stabilitas dalam negeri, sekaligus memberikan koreksi keras terhadap klaim keberhasilan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang selama ini dinarasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)," kata Hamdi, Selasa (7/7/2026).

"Meskipun Timor-Leste juga mengalami penurunan minor sebesar 1,8 persen, namun posisinya tetap jauh lebih stabil," lanjut Hamdi.

Pria bergaya kalem itu menyebut anjloknya indeks kedamaian Indonesia dipicu langsung oleh kekalahan telak pada dua dari tiga domain utama penilaian GPI, yakni domain konflik domestik dan internasional serta domain keselamatan dan keamanan masyarakat.

Pada domain konflik domestik dan internasional, Indonesia mencatat skor destruktif sebesar 2,192, berbanding terbalik dengan Timor-Leste yang meraih skor aman 1,503.

"Selisih signifikan sebesar 0,689 poin ini menegaskan bahwa tingkat keparahan konflik di Indonesia mencapai 45,8 persen lebih buruk daripada Timor-Leste," ungkap Hamdi.

Ia menjabarkan kegagalan pengelolaan ini mencakup tingginya intensitas dan durasi konflik internal, angka kematian akibat konflik dalam negeri, hingga kegagalan memitigasi dampak konflik terhadap masyarakat.

Hasil empiris ini, lanjut Hamdi, sekaligus menghantam narasi stabilitas yang kerap diklaim oleh institusi dengan kekuatan besar seperti Polri yang memiliki jaringan hingga tingkat desa.

Kegagalan selanjutnya, kata Hamdi terjadi pada domain keselamatan dan keamanan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan ranah kerja kepolisian sehari-hari.

Skor Indonesia menyentuh angka 2,021, sementara Timor-Leste berada di angka 1,885, membuat potret keamanan riil di Indonesia 7,2 persen lebih buruk.

"Domain ini menguliti indikator-indikator krusial seperti tinggi-rendahnya persepsi kriminalitas di tengah warga, kejahatan kekerasan, kekerasan dalam penanganan demonstrasi, instabilitas politik, derajat teror negara (Political Terror Scale), tingkat pemenjaraan, serta dampak nyata terorisme," kata Hamdi dengan semangat.

Dikatalan bahwa fakta ini membuktikan keberadaan aparatur yang besar dan sokongan anggaran raksasa tidak otomatis menjamin rasa aman warga secara riil.

Satu-satunya ranah di mana Indonesia unggul adalah domain militer, dengan skor 1,398 melawan Timor-Leste sebesar 1,604.

Namun jeleknya adalah, adanya keunggulan pada aspek belanja militer terhadap PDB, volume impor-ekspor persenjataan, serta kuantitas personel bersenjata ini sama sekali tidak mencerminkan tingkat kenyamanan publik.

"Oleh karena itu, keunggulan mekanis di bidang kekuatan militer ini tidak dapat dijadikan dalih untuk menutupi ketertinggalan substansial pada aspek perlindungan sipil," lanjutnya.

Secara metodologis, Global Peace Index menyusun penilaiannya berbasis 23 indikator dengan pembobotan 60 persen pada perdamaian internal dan 40 persen pada perdamaian eksternal.

Konfigurasi ini menegaskan bahwa stabilitas domestik—seperti jaminan warga aman berjalan sendiri, kebebasan berpendapat tanpa represi, dan penegakan hukum yang nondiskriminatif—merupakan jangkar utama penilaian.

Hamdi mengingatkan Polri sebagai institusi garda terdepan yang memegang penggunaan kekuatan hukum, penahanan, penegakan hukum, dan pengamanan demonstrasi, harus dibarengi dengan tanggungjawab akuntabilitas moral dan operasional terbesar atas ketertinggalan potret kedamaian ini di mata dunia.

Hamdi menyampaikan potret buram laporan GPI 2026 ini wajib dijawab Polri bukan dengan kontra-narasi slogan, publisitas penghargaan, atau rekayasa statistik operasi.

"Diperlukan evaluasi fundamental terhadap doktrin penegakan hukum, akuntabilitas penanganan aksi massa, serta reformasi kultural menyeluruh agar kekuatan kelembagaan yang masif mampu dikonversi menjadi rasa aman yang riil bagi seluruh warga negara," tuntas Hamdi.