Kipas Angin Elit Ekonomi Sulit

BAIK.. Menyala Kopdes ku..

Untuk saat ini bisa di bilang "Kipas Angin Lebih Berisik daripada Penjelasan Pemerintah."

Sebetulnya masyarakat hanya menjaga jangan sampai "MBG Tersingkap Terbitlah Kopdes."

Saya juga bingung, apakah kalian juga bingung, jika sama, maka kita sama-sama bingung.

Sangat-sangat cukup 'Mega Korupsi' dalam program makan bergizi gratis menjadi alasan masyarakat mengawasi penuh atas Kopdes ini. Maka sebetulnya pemerintah harus belajar dari itu juga agar suatu hal yang sama tidak terulang kembali.

Yah.. tentu ini untuk membuat masyarakat kembali yakin dengan pemerintah, terkecuali pemerintah buta tuli kepada masyarakat.

Sebenarnya dalam sebuah negara, yang paling mahal bukanlah proyek bernilai triliunan rupiah. Yang paling mahal adalah hilangnya kepercayaan publik.

Polemik mengenai dugaan pengadaan jutaan kipas angin dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memperlihatkan satu kenyataan yang berulang, apalagi dengan rapat di DPR yang menggantung dengan harga satu kipas angin belasan juta.

Lebih baik tidak usah rapat jika ujungnya menggantung masyarakat, dan membuat isu-isu yang berkembang makin tidak terkendali.

Hal ini tentu bukan semata angka yang membuat rakyat gelisah, melainkan sunyinya penjelasan ketika pertanyaan mulai bermunculan.

Publik tidak sedang mempersoalkan kipas angin. Mereka sedang mempertanyakan logika di balik setiap rupiah yang keluar dari kas negara.

Sebab uang negara bukanlah milik kementerian, bukan milik pejabat, dan bukan pula milik pemerintah. Uang negara adalah amanah rakyat yang hanya dititipkan untuk dikelola.

Sayangnya, terlalu sering para pejabat merasa cukup dengan mengatakan, "Itu bukan kewenangan kami," atau "Kami tidak tahu."

Kalimat-kalimat seperti itu mungkin menyelesaikan tanggung jawab administratif, tetapi tidak pernah menyelesaikan kegelisahan publik.

Bukankah pemerintahan dibangun untuk memberi kepastian, bukan menambah kebingungan?

Setiap kali muncul polemik anggaran, respons yang lahir hampir selalu seragam. Ada yang saling melempar tanggung jawab.

Ada yang berlindung di balik prosedur. Ada pula yang memilih diam, berharap isu akan tenggelam oleh berita berikutnya.

Padahal, diam bukanlah strategi komunikasi. Diam hanyalah ruang kosong yang segera diisi oleh spekulasi.

Ironisnya, sebagian pejabat tampak lebih cepat membela citra institusi daripada menjelaskan substansi persoalan.

Seolah menjaga wajah birokrasi lebih penting daripada menjaga kepercayaan rakyat. Padahal citra tidak dibangun oleh slogan, melainkan oleh keberanian membuka fakta.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya kebiasaan menganggap masyarakat sebagai pihak yang mudah lupa.

Seakan setiap kontroversi cukup dihadapi dengan konferensi pers singkat, lalu berharap perhatian publik berpindah ke isu lain.

Mungkin cara itu berhasil sepuluh tahun lalu.

Namun hari ini, rakyat menyimpan arsip. Media menyimpan rekaman. Internet tidak pernah benar-benar lupa.

Setiap pernyataan dapat dibandingkan, setiap angka dapat diperiksa, dan setiap kontradiksi akan terus hidup dalam jejak digital.

Itulah sebabnya transparansi bukan lagi pilihan. Ia adalah kebutuhan politik sekaligus kebutuhan moral.

Pejabat yang bersih tidak semestinya takut membuka dokumen. Pejabat yang yakin terhadap kebijakannya tidak perlu alergi terhadap audit publik.

Sebab yang mengancam pemerintahan bukanlah kritik, melainkan keputusan yang tidak mampu dijelaskan secara masuk akal.

Demokrasi tidak runtuh karena rakyat terlalu banyak bertanya. Demokrasi justru melemah ketika penguasa mulai menganggap pertanyaan sebagai gangguan.

Negara yang sehat bukan negara yang bebas kritik. Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjawab kritik dengan data, bukan dengan rasa tersinggung.

Kita tentu berharap polemik ini memiliki penjelasan yang rasional. Bila memang pengadaan tersebut sesuai kebutuhan dan prosedur, bukalah seluruh prosesnya.

Publikasikan dokumennya. Jelaskan alasan teknisnya. Biarkan masyarakat menilai berdasarkan fakta, bukan berdasarkan dugaan.

Namun jika komunikasi pemerintah terus terlambat, jangan salahkan publik apabila mereka mulai meragukan setiap angka yang muncul.

Kepercayaan adalah mata uang politik yang nilainya jauh lebih tinggi daripada rupiah. Sekali nilainya jatuh, membangunnya kembali membutuhkan waktu yang panjang.

Karena itu, para pejabat sebaiknya berhenti menganggap kritik sebagai suara sumbang. Kritik adalah alarm yang memberi tahu bahwa ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Alarm memang berisik, tetapi jauh lebih berbahaya jika rumah dibiarkan terbakar hanya karena kita tidak menyukai bunyinya.

Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pejabat yang pandai berbicara. Rakyat membutuhkan pejabat yang bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan dengan jujur, terbuka, dan masuk akal.

Sebab sejarah tidak pernah mengingat siapa yang paling sering memberikan klarifikasi.

Sejarah hanya mengingat siapa yang berani mempertanggungjawabkan kekuasaan yang pernah diamanahkan kepadanya.[dit]