Kirim Surat Terbuka ke Prabowo, Aliansi Masyarakat Kaltim Kritik Dinasti Politik Rudy Mas'ud

SAMARINDA, FAKTANASIONAL.NET | Kedatangan Anggota DPR RI, Budisatrio Djiwandono dimanfaatkan oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (9/5/2026).

Dilansir dari KOMPAS, Surat tersebut diserahkan usai Budisatrio menghadiri agenda tertutup bersama akademisi di Harris Hotel Samarinda.

Dalam surat itu, aliansi menyampaikan sejumlah kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, mulai dari tata kelola pemerintahan, dugaan konflik kepentingan, hingga penggunaan anggaran daerah.

Koordinator lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan Budisatrio dipilih sebagai perantara karena merupakan legislator daerah pemilihan Kalimantan Timur sekaligus petinggi Partai Gerindra.

“Kami menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi di Kalimantan Timur. Harapannya, surat ini bisa diteruskan langsung kepada Presiden,” kata Erly kepada wartawan, Sabtu.

Ia juga meminta aparat penegak hukum turun melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi sorotan publik.

"Kami berharap Presiden bisa menginstruksikan aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Agung, untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Dalam dokumen yang disampaikan, aliansi menilai tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur mulai menjauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Aliansi menyinggung posisi Rudy Mas'ud sebagai gubernur dan Hasanuddin Mas'ud yang menjabat Ketua DPRD Kalimantan Timur.

Selain itu, mereka juga menyoroti jabatan Ketua Kadin Kalimantan Timur periode 2025–2030 yang diisi kerabat gubernur.

"Sebagai daerah penyangga IKN, Kalimantan Timur seharusnya menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang transparan,” demikian salah satu isi surat tersebut.

Aliansi juga mengkritik sejumlah kebijakan anggaran pemerintah daerah, termasuk pengadaan mobil dinas gubernur yang disebut mencapai Rp 8,5 miliar.

Kebijakan itu dinilai bertolak belakang dengan kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah pedalaman yang masih rusak.

Selain itu, pengangkatan 43 tenaga ahli gubernur dengan anggaran sekitar Rp 8,3 miliar per tahun juga dipersoalkan. Sebab, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki staf ahli dari unsur aparatur sipil negara (ASN).

“Masyarakat masih menghadapi persoalan jalan rusak, tetapi justru muncul pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah,” kata aliansi dalam suratnya.

Di sektor pendidikan, aliansi menyoroti polemik pemindahan SMAN 10 Samarinda yang diikuti penonaktifan kepala sekolah dan mutasi sejumlah guru.

Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dunia pendidikan di Kalimantan Timur.

Tak hanya itu, isu pergantian direksi Bank Kaltimtara juga disebut dalam surat karena dianggap sarat kepentingan tertentu.

Aliansi meminta Presiden melakukan evaluasi terhadap pemerintahan daerah di Kalimantan Timur serta mendorong lembaga penegak hukum dan lembaga audit negara melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Dalam bagian akhir surat, aliansi bahkan meminta Rudy Mas'ud mempertimbangkan mundur dari jabatannya apabila dinilai tidak mampu menjalankan pemerintahan secara profesional.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan aliansi tersebut.