Klaim JKN BPJS Kesehatan Tembus Rp 47 Triliun di Maret 2025

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pada akhir Maret 2025, Kementerian Keuangan mencatat realisasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditanggung BPJS Kesehatan mencapai Rp 47 triliun.

Angka ini menunjukkan lonjakan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 43,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan data tersebut dalam Konferensi Pers APBN KITA pada Rabu, 30 April 2025.

Menurut Suahasil, tren kenaikan klaim JKN terus berlanjut sejak 2022, mencerminkan semakin optimalnya pemanfaatan program kesehatan publik ini dan manfaatnya yang kian dirasakan masyarakat.

Realisasi klaim JKN senilai Rp 47 triliun itu berasal dari total 64,9 juta kunjungan peserta. Rinciannya, sekitar 31,29 juta kunjungan merupakan layanan rawat jalan, sedangkan 3,7 juta kunjungan berstatus rawat inap.

Peningkatan klaim menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui skema JKN semakin luas dan intensif.

Dibandingkan dengan angka Rp 43,4 triliun pada Januari–Maret 2024, terdapat kenaikan klaim lebih dari Rp 3,5 triliun, menandakan tren positif dalam penerapan program ini.

Hingga 31 Maret 2025, sebanyak 279,5 juta penduduk Indonesia tercatat sebagai peserta JKN—atau 98,3% dari total 284 juta jiwa populasi nasional.

Namun, yang aktif membayar iuran hanya 222,7 juta orang. Artinya, sekitar 56,8 juta peserta lainnya belum rutin menyetor iuran bulanan.

Di sisi lain, pemerintah melalui APBN menanggung iuran 96,7 juta peserta, yang pembayaran iurannya dijamin 100% disiplin karena disalurkan langsung lewat kas negara ke BPJS Kesehatan.

Menilik data tersebut, optimalisasi kepesertaan aktif perlu menjadi fokus selanjutnya agar program JKN dapat berkelanjutan.

Kepesertaan yang rutin membayar iuran akan menjaga stabilitas keuangan BPJS Kesehatan dan menjamin kualitas layanan kepada masyarakat luas.

Dengan tren klaim yang terus meningkat sejak 2022 dan cakupan hampir menyeluruh penduduk, pemerintah didorong untuk terus memperbaiki sistem layanan serta kepatuhan iuran agar JKN tetap berkualitas dan tepat sasaran.[dit]