Klaim Kritik Kepada Prabowo Dikendalikan Oligarki, Sudaryono Harus Buka Bukti Agar Oligarki Tak Merajalela

RUANG publik memang tidak pernah steril dari kritik. Pemerintah boleh membantah kritik, pejabat boleh memberikan klarifikasi, dan pendukung pemerintah memiliki hak untuk melawan narasi yang mereka anggap keliru.

Namun ada satu hal yang seharusnya tidak boleh hilang dari perdebatan politik: bukti.

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial justru membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar soal keberadaan akun robot.

Sudaryono menyebut lebih dari 60 persen isi media sosial bukan berasal dari manusia. Ia juga mengaitkan robot-robot tersebut dengan oligarki dan koruptor yang disebut tidak menginginkan Prabowo terus memimpin Indonesia.

“Namun sekarang ini mungkin 60 persen lebih itu isinya bukan orang, sehingga apa yang ramai di masyarakat kita ini kemudian ditentukan oleh yang bukan orang ini. Hari ini mau ramein apa itu kemudian yang bukan orang yang namanya robot,” kata Sudaryono dalam unggahan di akun Instagramnya, @sudaru_sudaryono.

Sejumlah pemberitaan pada 23 September 2026 memuat pernyataan tersebut dan mengaitkannya dengan kritik terhadap Prabowo.

Sudaryono kemudian menyebut, “Dan semua robot-robot itu, itu semua dikendalikan oleh oligarki-oligarki, koruptor-koruptor yang tidak menginginkan Pak Prabowo itu kemudian terus bisa memimpin bangsa ini.”

Di sinilah persoalannya.

Jika angka 60 persen tersebut memang lahir dari penelitian, analisis data, pemantauan digital, atau sumber intelijen tertentu, publik berhak mengetahui dasar perhitungannya.

Siapa yang menghitung?

Apa metodologinya?

Platform mana yang dianalisis?

Periode datanya kapan?

Berapa jumlah akun yang diperiksa?

Dan yang paling penting, bagaimana membedakan akun robot, akun palsu, akun otomatis, akun yang dikelola manusia, dengan pengguna biasa yang memang memiliki pandangan berbeda terhadap pemerintah?

Pertanyaan tersebut bukan serangan kepada Sudaryono.

Justru sebaliknya. Jika data itu memang tersedia, membukanya kepada publik akan membuat pernyataan tersebut dapat diuji secara objektif.

Tanpa penjelasan mengenai metode dan sumber data, angka 60 persen tetap berada pada posisi sebagai klaim seorang pejabat, bukan fakta yang telah diverifikasi secara independen.

Kalau Punya Data, Publikasikan

Ketika seorang pejabat mengatakan kritik terhadap presiden digerakkan robot dan dikendalikan oligarki serta koruptor, publik tentu wajar bertanya: mana buktinya?

Sebab kritik terhadap pemerintah tidak otomatis menjadi operasi robot hanya karena jumlahnya besar.

Sebaliknya, sebuah akun yang mengkritik Presiden Prabowo juga tidak otomatis dapat disebut palsu hanya karena pandangannya berseberangan dengan pemerintah.

Media sosial memang dapat menjadi ruang manipulasi. Akun palsu, bot, otomatisasi, dan koordinasi digital merupakan fenomena yang dapat terjadi.

Tetapi kemungkinan adanya manipulasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap kritik tertentu merupakan bagian dari operasi tersebut.

Di sinilah perbedaan antara kemungkinan, dugaan, dan pembuktian harus dijaga.

Kalau Sudaryono memiliki data, justru publik menunggu data tersebut dibuka.

Kalau benar terdapat jaringan robot yang mengendalikan percakapan publik, tunjukkan pola kerjanya.

Kalau benar ada pihak yang membiayai operasi tersebut, jelaskan bagaimana sumber informasi itu diperoleh.

Kalau benar terdapat kelompok tertentu yang mengendalikan akun-akun tersebut, tunjukkan bukti yang dapat diperiksa.

Tidak harus semua informasi sensitif dibuka kepada publik. Tetapi dasar metodologi, indikator yang digunakan, jumlah sampel, serta proses verifikasi setidaknya perlu dijelaskan agar klaim besar tidak berhenti sebagai pernyataan politik.

Sebab dalam demokrasi, kritik tidak semestinya dilawan dengan tuduhan; kritik seharusnya dijawab dengan data, argumentasi, dan fakta.

Jangan Sampai Kritik kepada Pemerintah Dianggap Musuh Pemerintah

Ada persoalan yang lebih penting.

Pemerintahan yang kuat semestinya mampu menghadapi kritik tanpa harus menganggap setiap suara berbeda sebagai ancaman.

Ketika masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah, pertanyaan pertama semestinya bukan, “Siapa yang membayar mereka?”

Pertanyaan pertamanya adalah, “Apakah kritik tersebut benar?”

Jika kritiknya keliru, bantah dengan fakta.

Jika datanya salah, koreksi dengan data.

Jika tuduhannya tidak berdasar, tunjukkan bukti.

Tetapi jika kritik tersebut memiliki dasar, pemerintah juga perlu memiliki ruang untuk mengevaluasi kebijakannya.

Mencurigai kritik sebagai produk robot sebelum tuduhan tersebut dibuktikan justru berisiko menggeser perdebatan dari substansi menjadi persoalan identitas.

Masyarakat akhirnya tidak lagi membicarakan apakah sebuah kebijakan benar atau salah. Percakapan berubah menjadi siapa pemilik akun, siapa berada di belakangnya, dan siapa yang diduga membiayainya.

Lebih jauh, label seperti “robot”, “oligarki”, atau “koruptor” tidak boleh digunakan secara serampangan terhadap warga yang hanya berbeda pandangan.

Karena itu, pernyataan pejabat publik membutuhkan kehati-hatian lebih tinggi.

Bukan karena pejabat tidak boleh berbicara.

Justru karena perkataan pejabat memiliki daya jangkau dan bobot politik yang lebih besar.

Dalam konteks hukum, kehati-hatian juga penting. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 pada 29 April 2025 mempertegas pemaknaan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024.

Artinya, ruang kritik dan koreksi terhadap kebijakan publik tetap harus dibedakan dari serangan terhadap kehormatan pribadi.

Karena itu pula, media harus berhati-hati ketika memberitakan pernyataan mengenai robot, oligarki, dan koruptor.

Pernyataan Sudaryono harus tetap ditulis sebagai klaim atau tudingan Sudaryono, bukan dinaikkan statusnya menjadi fakta yang telah terbukti.

Ini bukan soal membela siapa pun.

Ini soal standar jurnalistik.

Media tidak boleh berubah menjadi mesin penghakiman.

Tetapi media juga tidak boleh takut mengajukan pertanyaan.

Justru tugas media adalah menanyakan sesuatu yang mungkin tidak nyaman: apa dasar pernyataan itu?

Jika jawabannya ada, publikasikan.

Jika datanya tersedia, buka.

Jika penelitiannya ada, tunjukkan.

Jika terdapat metodologi, jelaskan.

Dengan begitu, publik tidak dipaksa memilih antara percaya atau tidak percaya kepada seorang pejabat.

Publik diberikan kesempatan untuk menilai berdasarkan informasi yang dapat diperiksa.

Jangan Biarkan Oligarki Menguasai Media di Indonesia

Tetapi tindakan harus mengikuti pembuktian.

Bukan sebaliknya.

Jangan sampai sebuah tuduhan terlebih dahulu dilemparkan, kemudian bukti dicari belakangan.

Sudaryono tentu memiliki hak untuk membela Presiden Prabowo dan pemerintahannya. Para pendukung pemerintah juga memiliki hak untuk melawan kritik melalui argumentasi.

Namun hak membela pemerintah tidak otomatis menghapus kewajiban untuk menjelaskan dasar sebuah tuduhan.

Pada akhirnya, persoalannya sederhana.

Kalau memang lebih dari 60 persen itu robot, buktikan.

Kalau benar dikendalikan oligarki, tunjukkan siapa dan bagaimana mekanismenya.

Kalau benar ada koruptor di belakangnya, buka data yang mendasarinya.

Bukan untuk menjatuhkan Sudaryono.

Bukan pula untuk membenarkan seluruh kritik kepada pemerintah.

Tetapi agar masyarakat dapat membedakan mana kritik organik, mana akun otomatis, mana akun palsu, dan mana operasi terkoordinasi.

Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dengan pembangunan ekonomi dan teknologi. Ruang publik juga membutuhkan budaya politik yang menghargai data, bukti, kritik, dan keterbukaan.

Demokrasi tidak membutuhkan publik yang hanya percaya.

Demokrasi membutuhkan publik yang boleh bertanya.

Media yang sehat bukan media yang selalu membenarkan pemerintah, tetapi juga bukan media yang otomatis membenarkan pengkritik pemerintah.

Media harus berdiri pada prinsip sederhana:

Yang disebut fakta harus bisa diperiksa. Yang masih menjadi klaim harus disebut klaim.

Sebab ketika bukti dibuka, perdebatan menjadi sehat.

Namun ketika tuduhan dilempar tanpa pembuktian, yang tumbuh bukan kepercayaan publik.

Yang tumbuh justru kecurigaan baru.

Dan jika benar ada oligarki yang mencoba mengendalikan ruang publik, jangan dilawan dengan klaim yang tidak terbuka.

Lawan dengan bukti.

Karena oligarki tidak akan merajalela hanya karena masyarakat kritis.

Oligarki justru berbahaya ketika ruang publik kehilangan transparansi, data sulit diperiksa, dan masyarakat diminta percaya tanpa diberi kesempatan untuk menguji.

Klaim Sudaryono soal lebih dari 60 persen kritik terhadap Prabowo di media sosial berasal dari robot harus dibuktikan secara terbuka.

Jika angka 60 persen itu benar, publik berhak mengetahui data, sumber, metode analisis, indikator yang digunakan, hingga dasar perhitungannya.

Ini bukan sekadar soal kritik terhadap pemerintah. Ini menyangkut kesehatan ruang digital Indonesia, masa depan teknologi informasi, dan keberlangsungan media online yang bekerja menyajikan informasi kepada masyarakat.

Masyarakat jangan sampai dibentuk oleh informasi yang tidak jelas asal-usulnya—baik karena aktivitas robot, kepentingan oligarki, maupun pihak tertentu yang ingin mengarahkan opini publik untuk membenci pemerintah.

Karena itu, buka datanya dan jelaskan metodologinya. Biarkan publik memeriksa, media menguji, dan para ahli menilai.

Transparansi bukan untuk membungkam kritik. Sebaliknya, transparansi diperlukan agar kritik yang benar tidak disamakan dengan manipulasi, dan manipulasi tidak disamakan dengan kritik yang sah.

Publik berhak tahu. Publik berhak memeriksa. Publik berhak menilai.[dit]