Klaim Mentan Bertentangan Dengan Struktur Ketenagakerjaan Nasional

FAKTANASIONAL.NET - Klaim Menteri Pertanian bahwa sebanyak 160 juta petani dan peternak menopang suplai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan pengujian kuantitatif dan konseptual yang ketat agar dapat dinilai validitasnya dalam kerangka ekonomi publik dan statistik ketenagakerjaan.

Secara demografis, jumlah tersebut mengandung anomali yang signifikan.

Dengan total populasi Indonesia sekitar 275 juta jiwa, angka 160 juta setara dengan kurang lebih 58,2% dari keseluruhan penduduk.

Jika klaim tersebut dimaknai sebagai jumlah individu yang secara langsung berprofesi sebagai petani dan peternak, maka implikasinya bertentangan dengan struktur ketenagakerjaan nasional.

Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa total angkatan kerja Indonesia berada pada kisaran 140 juta orang, dengan proporsi sektor pertanian sekitar 25–30%.

Dengan demikian, jumlah riil tenaga kerja pertanian berkisar antara 35 juta hingga 42 juta orang.

Selisih antara angka empiris tersebut dengan klaim 160 juta mencapai sekitar 118 juta hingga 125 juta orang, atau sekitar tiga hingga empat kali lipat dari estimasi realistis.

Oleh karena itu, secara statistik klaim tersebut tidak dapat dipertahankan apabila dimaknai sebagai jumlah produsen langsung.

Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya perluasan definisi yang tidak eksplisit, di mana kategori “petani dan peternak” kemungkinan mencakup anggota keluarga, buruh tani, pelaku distribusi, hingga sektor informal yang terkait dengan rantai pasok pangan.

Jika diasumsikan satu rumah tangga petani terdiri dari rata-rata 3–4 anggota keluarga, maka 40 juta petani dapat diperluas menjadi sekitar 120 juta hingga 160 juta individu yang terdampak secara tidak langsung.

Dalam konteks ini, angka 160 juta lebih tepat ditafsirkan sebagai populasi dalam ekosistem pangan, bukan sebagai pelaku produksi primer.

Namun, penggunaan angka agregat tanpa klarifikasi definisi berpotensi menimbulkan distorsi persepsi publik mengenai kapasitas produksi nasional.

Dari sisi ekonomi, Program MBG memang memiliki potensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) melalui peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan utama seperti beras, telur, daging ayam, dan sayuran.

Sebagai ilustrasi, jika program menyasar 82 juta penerima manfaat dengan alokasi Rp10.000 per porsi per hari selama 20 hari operasional per bulan, maka total belanja bulanan mencapai Rp16,4 triliun (82 juta × Rp10.000 × 20 hari).

Dalam satu tahun, nilai ini setara dengan Rp196,8 triliun.

Angka tersebut mencerminkan injeksi fiskal yang sangat besar ke dalam sektor pangan domestik.

Namun demikian, nilai tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan peningkatan kesejahteraan produsen, karena sebagian besar akan terdistribusi sepanjang rantai pasok, termasuk pada sektor logistik, distribusi, dan margin perdagangan.

Struktur pasar pangan Indonesia yang masih ditandai oleh dominasi perantara (middlemen) memperbesar risiko bahwa peningkatan permintaan tidak secara proporsional meningkatkan pendapatan petani kecil.

Misalnya, dalam rantai distribusi beras, selisih harga antara tingkat petani dan konsumen akhir dapat mencapai 30–50%, sementara petani hanya memperoleh sebagian kecil dari nilai akhir tersebut.

Dengan demikian, dari total injeksi Rp196,8 triliun, proporsi yang benar-benar diterima oleh produsen primer berpotensi jauh lebih kecil, tergantung pada efisiensi tata niaga dan intervensi kebijakan.

Selain itu, peningkatan permintaan dalam skala besar tanpa diimbangi peningkatan kapasitas produksi berisiko menimbulkan tekanan inflasi pangan.

Jika elastisitas penawaran rendah dalam jangka pendek, maka lonjakan permintaan dari program MBG dapat mendorong kenaikan harga komoditas strategis.

Dalam kondisi ini, manfaat program bagi produsen dapat tereduksi oleh kenaikan biaya input, sementara konsumen di luar program menghadapi harga yang lebih tinggi.

Dengan kata lain, sebagian dari Rp196,8 triliun tersebut dapat terkonversi menjadi inflasi, bukan peningkatan output riil.

Dengan demikian, klaim mengenai keterlibatan 160 juta petani dan peternak tidak memiliki dasar statistik yang kuat jika dipahami secara literal, dan lebih tepat dipandang sebagai agregasi populasi dalam ekosistem pangan.

Sementara itu, dampak ekonomi MBG memang berpotensi besar dalam hal perputaran uang, namun tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani tanpa perbaikan struktur distribusi dan efisiensi pasar.

Dalam kerangka ini, ukuran keberhasilan program seharusnya tidak ditentukan oleh besarnya angka partisipasi yang diklaim, melainkan oleh proporsi nilai ekonomi yang benar-benar diterima oleh produsen primer serta stabilitas harga pangan yang dihasilkan.

Jakarta, 8 April 2026

HAMDI PUTRA

Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)