Klaim Zero Accident SPPG Polri Tak Sepenuhnya Nihil Insiden

KLAIM keberhasila Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam mempertahankan status zero accident patut dipertanyakan dan harus diuji kembali secara terbuka berbasis fakta di lapangan.

Rentetan kejadian di lapangan menunjukkan bahwa ketiadaan laporan korban keracunan massal tidak dapat otomatis diterjemahkan sebagai ketiadaan insiden keamanan pangan.

Hal ini tidak boleh dijadikan dasar mutlak untuk menyimpulkan bahwa seluruh sistem operasional pemenuhan gizi telah berjalan sempurna tanpa celah sedikit pun.

Salah satu fakta paling konkret yang mengusik narasi tanpa celah ini terjadi di SPPG Pogalan 2, Trenggalek, Jawa Timur, sebuah unit yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Kemala Bhayangkari.

Paket makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah didistribusikan ke sekolah-sekolah ditemukan mengalami perubahan aroma yang sangat tajam.

Kondisi tersebut membuat pihak sekolah menolak kiriman dan melakukan penarikan secara massal sebelum makanan sempat dikonsumsi oleh para siswa.

Kejadian ini memicu tanda tanya besar lantaran informasi yang beredar menyebutkan bahwa makanan tersebut sebenarnya telah melalui prosedur pemeriksaan keamanan pangan (food security test) dan dinyatakan aman sebelum keluar dari fasilitas dapur produksi.

Peristiwa penarikan makanan di Trenggalek ini menjadi alarm serius yang menggugat penggunaan istilah zero accident dalam program pemenuhan gizi nasional.

Ketika sebuah produk makanan terbukti telah keluar dari dapur, dinyatakan lolos dari pengujian awal, tiba di sekolah, lalu kemudian ditemukan mengalami pembusukan atau penurunan kualitas hingga harus ditarik kembali, publik berhak mempertanyakan definisi keselamatan pangan yang sesungguhnya diterapkan oleh pengelola.

Muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah sebuah peristiwa baru dihitung sebagai insiden ketika anak-anak sudah mengalami gejala klinis fatal seperti muntah, diare, harus dirawat di rumah sakit, atau bahkan jatuh menjadi korban nyata.

Langkah cepat dalam mencegat dan menarik makanan bermasalah sebelum dikonsumsi memang patut mendapat apresiasi tinggi sebagai keberhasilan mitigasi dalam mencegah jatuhnya korban.

Namun, keberhasilan mencegah jatuhnya korban medis tidak boleh digunakan untuk menghapus fakta objektif bahwa telah terjadi gangguan nyata serta kegagalan pada rantai keamanan dan mutu pangan.

Atas dasar itulah, kondisi zero korban keracunan sama sekali tidak identik dan tidak boleh disamakan dengan narasi zero insiden.

Perbedaan konseptual ini menjadi sangat krusial karena selama ini klaim performa cemerlang SPPG Polri banyak dibangun di atas narasi tunggal mengenai tidak adanya kasus keracunan.

Padahal, ukuran keberhasilan keamanan pangan yang akuntabel tidak boleh berhenti hanya pada hitungan jumlah anak yang masuk rumah sakit.

Evaluasi sistem harus dinilai secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari proses penerimaan bahan baku, pengolahan di dapur, pengujian berkala, pendinginan, pengemasan, transportasi distribusi, penyimpanan di lokasi, hingga makanan tersebut benar-benar aman dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Fakta lapangan di Pogalan 2 juga menelanjangi keterbatasan narasi bahwa prosedur food security test atau rapid test secara otomatis mampu menjadi jaminan mutlak keamanan produk sampai ke tangan anak-anak.

Pengujian pada satu titik waktu hanya mencerminkan kondisi sampel saat diperiksa di laboratorium dapur. Sementara itu, risiko penurunan mutu justru kerap muncul pasca-pengujian akibat fluktuasi suhu udara, waktu tunggu yang terlalu panjang, kendala transportasi, kontaminasi silang, hingga cara penyimpanan di lokasi penerima.

Dengan demikian, alat uji cepat hanyalah instrumen mitigasi risiko berkala, bukan sebuah jaminan absolut.

Oleh karena itu, ambisi untuk menjadikan seluruh SPPG Polri sebagai percontohan atau role model nasional wajib ditempatkan dalam kerangka evaluasi data yang objektif dan transparan.

Publik berhak mengetahui secara pasti berapa banyak unit SPPG Polri dan Yayasan Kemala Bhayangkari yang telah benar-benar memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), memenuhi persyaratan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang standar, lolos inspeksi rutin, atau justru pernah mendapat teguran resmi dan penghentian operasional sementara akibat insiden mutu pangan.

Keterbukaan data riil saat ini jauh lebih mendesak dan penting bagi publik dibandingkan sekadar mempertahankan slogan institusi.

Adanya unit SPPG yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari yang sempat masuk dalam radar penertiban atau penghentian sementara terkait pemenuhan standar sanitasi SLHS maupun IPAL menjadi bukti kuat bahwa nihilnya laporan korban keracunan tidak otomatis membuktikan seluruh unit telah memenuhi standar baku.

Logikanya sangat sederhana. Sebuah dapur produksi bisa saja tidak memiliki catatan korban keracunan namun tetap menyimpan persoalan sanitasi yang serius.

Begitu pula makanan yang berhasil ditarik memang tidak sempat menimbulkan korban medis, tetapi produk tersebut tetap mengalami kegagalan mutu yang fatal di lapangan.

Seluruh kondisi tersebut harus diakui sebagai bagian dari evaluasi keselamatan pangan demi keselamatan generasi masa depan.

Pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), Polri, beserta Yayasan Kemala Bhayangkari didorong untuk segera membuka data secara transparan mengenai seluruh dinamika keamanan pangan di jaringan mereka, termasuk rekaman makanan yang ditarik, penolakan oleh sekolah, keluhan penerima manfaat, hasil laboratorium, hingga temuan pelanggaran sanitasi.

Transparansi inilah yang justru akan memperkuat kepercayaan publik, karena prestasi terbesar dalam program berskala nasional seperti ini bukan terletak pada kemampuan mempertahankan slogan tanpa cela, melainkan pada keberanian mengakui setiap celah, memperbaiki kesalahan, dan menerapkan audit zero tolerance terhadap setiap pelanggaran keamanan pangan tanpa harus menunggu jatuhnya korban anak-anak terlebih dahulu.

Jakarta, 15 Juli 2026

Penulis: HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)