Fakta Nasional

Komdigi Minta Publik Tak Terpaku pada Polemik "Londo Ireng", Ajak Fokus pada Substansi Kritik

FAKTANASIONAL.NET - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengimbau masyarakat agar tidak larut dalam perdebatan mengenai istilah "londo ireng" yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah meminta publik memahami konteks utuh dari p…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Thursday, 30 July 2026 📖 1 menit
Komdigi Minta Publik Tak Terpaku pada Polemik "Londo Ireng", Ajak Fokus pada Substansi Kritik
Komdigi Minta Publik Tak Terpaku pada Polemik "Londo Ireng", Ajak Fokus pada Substansi Kritik/(ANTARA)
) -->

FAKTANASIONAL.NET - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengimbau masyarakat agar tidak larut dalam perdebatan mengenai istilah "londo ireng" yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah meminta publik memahami konteks utuh dari pernyataan tersebut dan tetap mengedepankan substansi persoalan yang ingin disampaikan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan Presiden Prabowo tetap terbuka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Fifi dalam keterangan resmi pada Senin, 27 Juli 2026, sebagaimana dikutip dari tirto.id.

"Presiden memandang kritik, termasuk pemberitaan mengenai sekolah yang mengalami kerusakan, sebagai masukan yang penting untuk diungkap. Berbagai temuan di lapangan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan. Ini menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan dengan itikad baik menjadi bagian dari proses membangun Indonesia yang lebih baik," ujar Fifi.

Fifi menjelaskan istilah "londo ireng" yang digunakan Presiden merupakan kiasan politik, bukan ditujukan untuk menyerang profesi tertentu, media, maupun kelompok masyarakat.

"Yang disampaikan Presiden adalah ajakan untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja merangkai narasi seolah-olah Indonesia tidak memiliki harapan dan tidak sedang bergerak maju. Kritik tentu diperlukan, tetapi berbeda dengan upaya membangun pesimisme secara sistematis," katanya, dikutip dari tirto.id.

Menurut Fifi, pemerintah tetap menjunjung tinggi kebebasan pers, menghormati kritik publik, serta mengakui peran seluruh elemen bangsa dalam kehidupan demokrasi.

Namun, ruang publik juga diharapkan tidak dipenuhi narasi yang mengabaikan berbagai langkah penyelesaian yang tengah dijalankan pemerintah.

"Fokus pemerintah adalah menyelesaikan persoalan satu per satu, mempercepat perbaikan di lapangan, dan memastikan masyarakat merasakan manfaatnya. Ruang demokrasi tetap terbuka, tetapi mari bersama-sama menjaga agar kritik menjadi energi perbaikan," tutup Fifi.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK