Komisi VI DPR RI Ingatkan Tiga BUMN Sosial Agar Mereformasi Diri

JAKARTA, FAKTANASIONAL - Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya reformasi tata kelola dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan mandat sosial.

Hal tersebut disampaikan Komisi VI DPR RI saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Taspen, PT Asabri, dan PT Reasuransi Indonesia Utama di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

“Transformasi tata kelola bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Transparansi dan efisiensi operasional harus ditingkatkan demi menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan institusi,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
 
Dirinya mengingatkan bahwa masing-masing BUMN tersebut berperan strategis bagi kelompok masyarakat Indonesia. Sebab itu, ia menekankan peran yang vital ini harus dibarengi dengan akuntabilitas yang tinggi.

Di sisi lain, menurut Andre, perubahan demografi, tekanan fiskal negara, dan ketidakpastian pasar global telah menciptakan tantangan struktural baru yang tak bisa dihadapi dengan pola kerja lama.

Maka dari itu, ia menekankan ketiga perusahaan plat merah tersebut wajib membangun sistem manajemen yang adaptif dan responsif terhadap dinamika.

“Kami memantau bahwa sorotan bukan hanya dari publik, tapi juga dari lembaga negara pengawas. Oleh karena itu, roadmap 2025 harus menunjukkan kesiapan korporasi membangun sistem modern yang berkelanjutan dan berpihak pada nilai-nilai tata kelola yang baik,” ujarnya.

Perlu diketahui, agenda ini tidak hanya mengevaluasi capaian tahun 2024, namun juga menggali rencana kerja dan arah strategis korporasi untuk tahun depan.

Selain itu, pertemuan ini turut mencakup perkenalan mitra kerja, evaluasi kinerja, paparan roadmap, serta pembahasan isu-isu aktual.

RDP ini menjadi momentum strategis bagi Komisi VI DPR RI untuk memastikan peran BUMN tetap relevan, efektif, dan berdaya saing tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi nasional.

Komisi VI DPR RI juga menginginkan dokumen perencanaan yang dipaparkan bukan hanya menjawab target finansial, melainkan mencerminkan upaya serius dalam menjawab mandat sosial dan tantangan struktural.

“Capaian kinerja harus mencerminkan respons terhadap tantangan, bukan sekadar deret angka keuntungan. Ke depan, kita ingin lihat korporasi negara yang tidak hanya besar, tapi juga bersih, efisien, dan proaktif dalam membangun masa depan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina. Ia memperingatkan tiga BUMN agar tidak bergantung pada fasilitas negara semata sekaligus memastikan pengelolaan dana publik berjalan secara transparan dan akuntabel.

Ia pun menekankan dana yang dikelola berasal dari rakyat ini tidak boleh disia-siakan. “Ini bukan uang negara untuk main-main. Ini dana masyarakat, ASN, TNI, (ini) amanah yang harus dijaga,” tegas Nevi.

Dirinya menyoroti praktik ketergantungan terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebab itu, ia  mendorong agar perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut mulai bertransformasi menuju kemandirian pembiayaan, termasuk lewat kerja sama strategis, private placement, dan optimalisasi aset.

“Jangan hanya mengandalkan PMN. Kita harus cari alternatif pembiayaan yang sehat. Reasuransi harus mulai bicara soal strategic partnership dan creative financing,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nevi menegaskan agar kasus korupsi masa lalu di tubuh PT Asabri tidak boleh menjadi alasan penundaan hak peserta. Ia menuntut adanya rencana pemulihan keuangan yang jelas, realistis, dan legal, termasuk melalui pengesahan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Keppres).

“Kami ingin jaminan bahwa klaim peserta dibayar tepat waktu. Tidak boleh lagi ada korban dari kelalaian tata kelola,” ujar Nevi.

Ia juga meminta agar Kejaksaan Agung dan DJK secara rutin melaporkan progres penyitaan dan pengembalian aset hasil korupsi ke DPR.

Sementara untuk PT Taspen, Politisi Fraksi PKS itu menegaskan pentingnya diversifikasi program dan penguatan layanan digital.

Dirinya pun mendorong Taspen menyusun strategi bisnis yang inovatif agar tidak hanya bergantung pada iuran pensiun ASN, melainkan juga memperluas jangkauan layanan kepada segmen masyarakat lainnya.

“Kalau hanya bertahan di dana pensiun, kita tidak akan maju. Harus ada program baru, model baru, dan inovasi layanan yang konkret,” kata Nevi. Ia juga menyinggung pentingnya perlindungan data digital serta implementasi nyata good corporate governance (GCG) yang tidak sekadar simbolik.

Menutup pernyataan, ia mengingatkan publik tetap berekspektasi tinggi terhadap kinerja BUMN, khususnya yang mengelola dana sosial dan pensiun. Maka dari itu, ia ingin BUMN seperti Asabri, Taspen, dan Indonesia Re termotivasi menjadi teladan dalam integritas, efisiensi, dan pelayanan publik.

“Kita sudah terlalu sering melihat krisis kepercayaan karena tata kelola buruk. Ini waktunya berubah. Jangan ulangi kesalahan masa lalu,” pungkasnya.[zul]