Komisi VI DPR Terkecoh Laporan Bagi-Bagi Dividen Telkom?

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Sikap DPR RI yang memuji-muji kinerja PT Telkom membuat miris sekaligus membongkar betapa dangkalnya para legislator dalam pengawasan BUMN.

Hal itu terungkap dari analisa mendalam Ir. R Haidar Alwi yang membongkar laporan keuangan PT Telkom. Ditemukan fakta bahwa kinerja keuangan perusahaan plat merah itu sebenarnya meleset dari target yang ditetapkan. Tapi bagi-bagi dividen sepertinya menutupi kegagalan yang sebenarnya terjadi.

"Apresiasi terhadap dividen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebesar sekitar Rp21,9 triliun tidak boleh membuat Komisi VI DPR RI lupa menjalankan fungsi pengawasan," kata Haidar Alwi dalam tulisannya, Kamis (25/6/2026).

Haidar menegaskan, dividen besar bukan otomatis bukti kinerja hebat, apalagi ketika Telkom gagal mencapai target pertumbuhan pendapatan, dan realisasi belanja modalnya berada jauh di bawah rencana yang ditetapkan manajemen sendiri.

Yang harus diuji bukan sekadar besarnya uang yang dibagikan kepada pemegang saham, melainkan arah kebijakan di baliknya.

Telkom membagikan dividen sekitar Rp21,9 triliun untuk tahun buku 2025. Dari jumlah itu, sekitar Rp17,8 triliun berasal dari laba tahun 2025, sementara sekitar Rp4,2 triliun diambil dari laba ditahan tahun-tahun sebelumnya.

"Artinya, pembagian dividen kali ini tidak seluruhnya ditopang laba tahun berjalan," ungkap Haidar.

Di saat yang sama, Telkom merealisasikan belanja modal sebesar Rp24,577 triliun atau hanya 16,7 persen dari total pendapatan. Padahal, pada awal 2025 Telkom merencanakan belanja modal sekitar 25 hingga 30 persen dari pendapatan untuk membangun infrastruktur bisnis digital.

Dengan kata lain, nilai dividen yang dibagikan hampir sebesar seluruh belanja modal yang direalisasikan, sementara investasi yang dijanjikan sendiri oleh manajemen tidak terpenuhi.

Masalahnya bukan apakah Telkom memiliki kas untuk membayar dividen. Telkom masih membukukan arus kas operasi yang kuat dan posisi kas yang memadai. Masalahnya, mengapa ketika target investasi digital tidak tercapai, perusahaan justru begitu agresif mengalirkan nilai kepada pemegang saham?

Haidar mengingatkan, Telkom adalah pemilik salah satu jaringan telekomunikasi paling strategis di Indonesia. Ia memegang infrastruktur fiber, jaringan seluler, pusat data, kabel laut, menara, satelit, dan berbagai fondasi digital yang menentukan daya saing Indonesia dalam bertahun-tahun ke depan.

"Karena itu, setiap rupiah yang tidak jadi dibelanjakan untuk memperkuat jaringan harus dijelaskan secara terbuka. Apakah benar berasal dari efisiensi, atau karena ada proyek yang ditunda, dikurangi, dibatalkan, maupun dialihkan," tegas Haidar.

Belanja modal yang lebih rendah memang tidak otomatis buruk. Bisa jadi ada proyek yang selesai lebih cepat, pengadaan yang lebih hemat, atau perubahan strategi bisnis yang membuat investasi lebih selektif.

"Tetapi alasan itu harus dibuktikan dengan data, bukan ditutup dengan seremoni dividen tertinggi dan pujian politik," tegas Haidar.

Ia menegaskan, Komisi VI DPR RI seharusnya meminta Telkom membuka secara terang proyek apa saja yang semula direncanakan dalam belanja modal 25 hingga 30 persen pendapatan.

Lalu, menjelaskan proyek mana yang tidak terealisasi, berapa nilainya, di wilayah mana, dan apa dampaknya terhadap kualitas jaringan, perluasan fiber, pengembangan 5G, kapasitas pusat data, keamanan siber, serta konektivitas di daerah yang belum menguntungkan secara komersial.

DPR seharusnya juga menuntut penjelasan mengenai alasan dividen tidak seluruhnya berasal dari laba tahun buku 2025, penggunaan laba ditahan, serta proyeksi kemampuan Telkom membiayai transformasi digital tanpa mengorbankan kebutuhan investasi jangka panjang.

"Pengawasan ini penting karena Telkom sedang mengusung transformasi besar menuju perusahaan induk strategis yang ingin memonetisasi aset jaringan, fiber, menara, dan pusat data," jelas Haidar Alwi.

Transformasi tidak boleh diterjemahkan sebagai kebijakan mengambil sebanyak mungkin hasil masa lalu untuk dibagikan hari ini, sementara kebutuhan membangun masa depan justru ditunda.

Perusahaan telekomunikasi tidak akan menang hanya dengan membagikan dividen tinggi. Ia menang bila mampu memperluas jaringan berkualitas, menjaga tarif dan layanan yang sehat, membangun pusat data yang kompetitif, memperkuat keamanan digital, dan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang tidak bergantung pada layanan lama yang terus tergerus perubahan teknologi.

Pujian DPR atas dividen Telkom berisiko menjadi tepuk tangan untuk angka yang belum tentu mencerminkan arah kebijakan paling sehat bagi kepentingan jangka panjang negara.

Dividen memang dapat memberi manfaat bagi pemegang saham, termasuk negara. Namun negara juga berkepentingan agar Telkom tidak kehilangan kemampuan berinvestasi dalam infrastruktur digital yang menjadi urat nadi ekonomi nasional.

"Komisi VI tidak boleh hanya menjadi panggung apresiasi. DPR harus menjadi penguji kebijakan, apakah belanja modal Telkom yang jauh di bawah rencana benar-benar efisien, atau justru menjadi harga yang dibayar untuk menghasilkan dividen tinggi," ungkap Haidar Alwi.

Diakhir penjelasannya, Haidar menegaskan dividen tinggi bukan prestasi apabila dibayarkan ketika target investasi sendiri tidak tercapai. Yang patut dirayakan bukan nominal pembagian laba, melainkan keberanian membuka seluruh fakta apakah Telkom sedang membangun masa depan digital Indonesia, atau terlalu cepat membagikan hasil masa lalu.