Konflik AS-Iran Memanas, Komisi VI DPR Ingatkan BUMN Perkuat Mitigasi Impor Minyak

FAKTANASIONAL.NET – Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kini menjadi alarm keras bagi ketahanan energi nasional Indonesia.

Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas kini berada di titik uji untuk membuktikan kesiapan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian geopolitik global yang dinamis.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyoroti bahwa ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah membuat stabilitas domestik rentan terdampak langsung oleh konflik tersebut.

Tantangan Impor dan Stabilitas Harga

Dalam keterangannya, Rivqy memaparkan data ketergantungan energi yang masih cukup signifikan, yang mana hal ini berpotensi mengganggu rantai pasok jika jalur distribusi di Timur Tengah terhambat.

“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius,” ujar Rivqy kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).

Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa BUMN energi, khususnya Pertamina, harus memiliki skenario perlindungan agar gejolak global tidak membebani masyarakat kecil melalui kenaikan harga atau kelangkaan stok.

“Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” tegasnya.

Diversifikasi dan Langkah Antisipatif

Meski situasi global mencekam, Rivqy memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah dan Pertamina yang mulai mencari celah alternatif untuk mengamankan stok BBM nasional melalui diversifikasi sumber impor.

“Langkah mencari alternatif impor dari kawasan lain saya kira sudah cukup baik. Ini menunjukkan ada upaya mitigasi yang mulai berjalan,” katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa mencari sumber impor baru hanyalah solusi jangka pendek. Menurutnya, kunci utama menghadapi rapuhnya politik dunia adalah dengan memperkuat kemandirian energi dari dalam negeri sendiri.

Menuju Kemandirian Energi Nasional

Rivqy mendesak pemerintah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi energi domestik, baik itu cadangan migas yang belum tergarap maupun percepatan transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar, baik migas maupun energi baru dan terbarukan. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” jelas Rivqy.

Menutup pernyataannya, ia meminta pemerintah untuk tetap berkepala dingin dan cermat dalam memantau pergerakan politik internasional agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat.

“Pemerintah harus benar-benar cermat membaca situasi global. Jangan gegabah dalam mengambil kebijakan, karena setiap keputusan di sektor energi akan berdampak langsung pada masyarakat luas,” pungkasnya.