Konflik Timur Tengah Memanas, Komisi VIII DPR Ungkap 3 Skenario Penyelenggaraan Haji 2026

FAKTANASIONAL.NET – Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi risiko yang matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Hal ini menyusul eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah yang dikhawatirkan dapat berdampak pada keselamatan dan kelancaran perjalanan jamaah asal Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menekankan bahwa meskipun persiapan teknis berjalan positif, dinamika global tetap menjadi faktor penentu yang harus diantisipasi sejak dini.

“Kita harus menyadari bahwa kondisi global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, bisa berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan haji, termasuk jalur penerbangan dan keamanan perjalanan jamaah. Karena itu mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini,” ujar Lisda dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Tiga Skenario Haji Indonesia

Dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Agama, muncul tiga skenario utama yang disiapkan pemerintah sehubungan dengan situasi keamanan di Timur Tengah:

1. Skenario Tetap Berangkat: Ibadah haji tetap dilaksanakan dengan kemungkinan pengalihan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman jika situasi udara di kawasan tertentu dianggap berisiko.

2. Skenario Penundaan Mandiri: Indonesia memutuskan untuk menunda atau membatalkan keberangkatan demi alasan keselamatan, meskipun pemerintah Arab Saudi tetap membuka pintu bagi jamaah internasional.

3. Skenario Penutupan Total: Kemungkinan terburuk apabila pemerintah Arab Saudi secara resmi memutuskan untuk menutup penyelenggaraan ibadah haji akibat kondisi darurat global.

Jaminan Keamanan Dana Jamaah

Lisda menegaskan bahwa dalam skenario apa pun, perlindungan terhadap hak-hak jamaah, terutama dana yang telah disetorkan, harus menjadi prioritas utama.

Ia mendesak pemerintah untuk transparan dalam pengelolaan dana tersebut.

“Jika Indonesia harus mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah demi alasan keselamatan, maka pemerintah harus memastikan bahwa biaya haji jamaah tidak hangus dan tetap terlindungi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa jika terjadi pembatalan total, dana tersebut harus dapat dikembalikan secara utuh kepada masyarakat.

Pentingnya Sosialisasi dan Pengawasan

Lebih lanjut, Lisda meminta agar skenario kedaruratan ini disosialisasikan secara terbuka kepada para calon jamaah untuk menghindari kepanikan.

Menurutnya, keterbukaan informasi akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Skenario kedaruratan harus disosialisasikan secara terbuka kepada calon jamaah haji. Mereka berhak mengetahui berbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar tidak ada kebingungan,” jelas Lisda.

Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat guna memastikan penyelenggaraan haji tetap profesional dan berpihak pada kepentingan jamaah, di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian.